Anggota DPR Soroti Potensi Pajak dari Underground Economy, Sri Mulyani Didesak Klarifikasi
JoSS – Anggota Komisi XI DPR RI memberikan perhatian serius terkait potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi bawah tanah atau underground economy. Meskipun topik ini dinilai menjanjikan sebagai sumber tambahan pajak, perbedaan pandangan muncul di kalangan anggota DPR mengenai bagaimana underground economy ini didefinisikan dan siapa saja yang akan dikenakan pajak.
Anggota DPR Minta Penjelasan Mengenai underground economy
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Kholid, menjadi salah satu yang menyoroti pentingnya definisi jelas mengenai underground economy. Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan di Gedung DPR pada Rabu (13/11/2024), Kholid menyatakan bahwa dia kesulitan memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi bawah tanah tersebut.
“Kemarin saya diwawancara juga reporter saya tidak bisa menjawab juga, apa yang dimaksud underground,” ujar Kholid, mengungkapkan kebingungannya.
Menurut Kholid, penting untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai ekonomi bawah tanah ini, terutama terkait dengan jenis kegiatan yang masuk dalam kategori tersebut. Kholid mengingatkan bahwa untuk menaikkan rasio pajak (tax ratio), pemerintah perlu mendefinisikan dengan jelas apa yang termasuk dalam ekonomi bawah tanah dan apa saja yang akan dikenakan pajak.
“Mungkin perlu penjelasan juga, ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy kita harus definisikan itu apa. Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana,” kata Kholid lebih lanjut.
Kholid juga mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan underground economy mencakup kegiatan ekonomi informal yang tidak tercatat dalam PDB, ataukah mencakup juga kegiatan ilegal, seperti judi online. Jika memang yang dimaksud adalah sektor ilegal seperti judi, Kholid menyatakan penolakannya, karena hal itu akan sangat kontroversial.
“Itu sangat kontroversial, ketika misal orang menyasar judol. Saat ini judol ingin diberantas, tapi ada isu underground economy, sehingga tafsirnya ke sana,” kata Kholid, mengingatkan pentingnya agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan upaya pemberantasan kegiatan ilegal.
Selain Kholid, Andreas Eddy Susetyo, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), juga menyoroti pentingnya masalah shadow economy. Andreas mengutip data dari Nota Keuangan APBN 2024, yang menyebutkan bahwa shadow economy di Indonesia telah meningkat. Menurutnya, fenomena ini berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.
“Disampaikan bahwa peningkatan shadow economy atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap Andreas dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa shadow economy yang dimaksud mencakup sektor-sektor informal yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem perpajakan negara.
Andreas mengingatkan bahwa jika sektor ini tidak digarap dengan serius, maka keberadaannya akan terus memengaruhi perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penerimaan pajak.
“Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita meng-capture shadow economy kita dan ini disampaikan di Nota Keuangan 2024, tapi ini belum dielaborasi dengan baik,” ujarnya, menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang jelas untuk menangani ekonomi bayangan yang terus berkembang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam kesempatan tersebut, menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran anggota DPR mengenai underground economy. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang sedang merumuskan kebijakan untuk mengelola potensi pajak dari sektor yang selama ini belum terjangkau, baik itu sektor informal maupun sektor ilegal.
Dia juga menambahkan bahwa upaya untuk menambah penerimaan negara melalui sektor-sektor ini akan melibatkan penyusunan regulasi yang lebih rinci dan tepat guna, dengan tujuan untuk memperluas basis pajak yang ada di Indonesia.
Potensi pajak dari underground economy dan shadow economy memang menjadi perhatian utama dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR. Meskipun topik ini menyimpan potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara, tantangan besar tetap ada, terutama dalam mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan underground economy serta bagaimana sektor-sektor yang bersangkutan dapat dikenakan pajak tanpa menimbulkan kontroversi, terutama terkait kegiatan ilegal seperti perjudian online.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Leave a Reply