Kebocoran Data NPWP: 6 Juta Data Wajib Pajak Diduga Bocor Dijual di Breach Forum

JoSS, JAKARTA – Kebocoran data kembali menghantui Indonesia, kali ini dilaporkan bahwa 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga telah bocor dan dijual di platform dark web Breach Forum. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh Teguh Aprianto, seorang pendiri Ethical Hacker Indonesia, yang memberikan peringatan terkait bahaya kebocoran tersebut.

Teguh melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) mengungkapkan bahwa di antara data yang bocor, terdapat beberapa data milik pejabat tinggi negara. Beberapa nama besar yang disebut termasuk Presiden Joko Widodo dan dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Wakil Presiden terpilih, serta Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga diduga menjadi korban dalam kebocoran data ini.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” ungkap Teguh melalui postingannya pada Rabu, 18 September 2024.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” lanjutnya,

Lebih lanjut, Teguh menjelaskan bahwa pelaku yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut juga memberikan 10 ribu sampel data untuk membuktikan keasliannya. Sampel ini berisi data pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat lengkap hingga tingkat provinsi. Salah satu akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka, sosok yang sebelumnya juga diduga terlibat dalam beberapa kasus kebocoran data dari lembaga-lembaga negara.

Menurut informasi yang beredar, kebocoran ini terjadi pada September 2024, dengan total 6.663.379 data yang dijual seharga USD 10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan langsung merespons laporan tersebut dan saat ini tengah melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kemungkinan kebocoran data ini. Pihak DJP meminta masyarakat untuk tetap tenang sambil menunggu hasil investigasi.

“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, dalam pernyataannya dikutip dari CNBC Indonesia.

Kasus kebocoran data ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memperketat keamanan data pribadi, terutama yang bersifat sensitif seperti NPWP. Kebocoran data yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyoroti pentingnya upaya yang lebih serius dalam menjaga keamanan siber di Indonesia.