JoSS, JAKARTA – Pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp 14 ribu per liter, dari semula Rp 11.500. Di saat yang bersamaan, pemerintah akan memberikan subsidi bila harga keekonomian dari minyak goreng curah ini melebihi Rp 14 ribu per liter.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil dari hasil rapat terbatas dengan melihat perkembangan situasi di pasar.
Dalam hal ini, ketidakpastian global menyebabkan kenaikan harga pasokan energi dan pangan yang mengakibatkan kelangkaan ketersediaan, termasuk ketersediaan CPO untuk minyak goreng.
“Terkait harga kemasan lain akan menyesuaikan nilai keekonomian sehingga diharapkan minyak sawit akan tersedia di pasar modern dan tradisional. Adapun Subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),” kata dalam konferensi pers usai rapat terbatas Selasa, (15/3/2022).
Sehingga, pemerintah tidak mengguyur subsidi sebesar Rp 14 ribu. Pemerintah hanya memberikan subsidi lewat dana BPDP-KS agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu per liter.
Kebijakan ini diambil pemerintah di tengah harga minyak goreng yang masih tinggi di sejumlah daerah. Sebelum ini, pemerintah juga sudah memberikan subsidi untuk minyak goreng kemasan.
Akan tetapi, subsidi minyak goreng kemasan sudah dicabut sejak 1 Februari 2022. Pemerintah menggantinya dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen dan Domestic Price Obligation (DPO) untuk pasokan Crude Palm Oil (CPO) dan RBD Palm Olein di dalam negeri.
Airlangga juga menyebut harga minyak goreng kemasan selanjutnya akan disesuaikan dengan harga keekonomian. Tempo juga menerima salinan kebijakan soal distribusi dan harga minyak goreng ini.
Pemerintah disebut telah melakukan pertemuan dengan para produsen minyak goreng dan menyampaikan beberapa hal.
Pertama, Menteri Perindustrian meminta para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat.
Kedua, Menteri Perdagangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai HET yang akan berlaku 16 Maret 2022. Ketiga, Kapolri akan melakukan pengawalan terhadap distribusi dan ketersediaan minyak goreng curah di pasar.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perdagangan atau Mendag Muhammad Lutfi melakukan sidak ke PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas di Kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Tujuannya, untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng.
“Hari ini saya bersama Pak Mendag, meninjau langsung terkait dengan proses mulai dari kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation. Kami langsung bicara dengan produsen CPO atau Crude Palm Oil yang memiliki kewajiban DMO,” kata Listyo Sigit, Selasa (15/3/2022).
Listyo mengatakan produk dari bahan olein terjual sesuai HET, yaitu Rp 10.300 dan CPO Rp 9.100. “Produsen menjualnya sesuai HET, Rp 14.000,” katanya.
Menurut dia produksi minyak goreng mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari hari biasanya. “Ini menjadi catatan kami, saya masih akan melakukan pengecekan ke wilayah lain,” katanya.
Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan DMO. Mengingat dari produsen telah menjual produknya sesuai HET. “Dari penjualan tersebut, produsen masih mendapatkan margin,” ucapnya.
Selain itu, polisi akan melakukan pengecekan terkait masih adanya harga minyak goreng di atas HET, serta penyebab kelangkaan atau tidak adanya minyak goreng Rp 14.000 di pasaran.
“Dari pabriknya langsung harganya sesuai pemerintah dengan mendapat supply DMO dan produksinya dua kali lipat,” kata dia.
Oleh karena itu, ia akan melakukan pengecekan di pabrik lain untuk melihat apakah ada pabrik yang mengalami penurunan produksi bahkan tidak memproduksi sama sekali. (lna)
Leave a Reply