DKPP Copot Arief Budiman Dari Jabatan Ketua KPU

Kolase, Arief Budiman - Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) (Foto: viva.co.id/dkpp.go.id)
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi tegas berupa pemberhentian Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu dibacakan dalam sidang DKPP yang digelar pada Rabu (13/1/2021) dan disiarkan secara daring.

Pada putusan perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020 tersebut, Arief Budiman dianggap melanggar Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a dan huruf e juncto Pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Arief Budiman dinilai melanggar kode etik karena mendampingi Evi Novida Ginting Manik saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) karena diberhentikan oleh DKPP.

DKPP menilai kehadiran Arief Budiman dalam setiap kesempatan di ruang publik mendampingi Evi dalam usaha memperjuangkan haknya, menyebabkan KPU secara kelembagaan terkesan menjadi pendukung utama dalam melakukan perlawanan terhadap putusan DKPP.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku ketua KPU sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Muhammad.

Dalam putusan itu DKPP juga mengabulkan pengaduan dari pengadu sebagian. Kemudian memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

“Serta memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Yang Melanggar Protokol Kesehatan Bakal Dicopot

Diketahui, perkara ini diadukan Jupri sebagai Pengadu. Ia mengadukan Ketua KPU RI Arief Budiman sebagai Teradu dengan dalil aduan mendampingi Anggota KPU RI nonaktif, Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Pendampingan itu dilakukan pada 17 April 2020, atau hampir sebulan setelah DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Evi.

Tak hanya itu, Jupri juga mendalilkan Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Menangagpi keputusan tersebut, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai sanksi pemberhentian Arief Budiman dari Ketua KPU tersebut tidak jelas tujuannya. “Kalau saya melihat dari awal, sanksi pemberhentian sebagai ketua, atau koordinator divisi dalam sanksi etik DKPP ini tidak jelas tujuan,” katanya, dilansir dari Sindonews.com.

Dia juga menilai sanksi dari DKPP itu masuk ranah internal kelembagaan yang akan berpengaruh kepada kerja-kerja organisasi penyelenggara. “Konsekuensi dari putusan ini akan ada kocok ulang divisi, dan sangat potensial membuat konsolidasi organisasi penyelenggara jadi terganggu,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*