KPU Batasi Kampanye Tatap Muka Maksimal 50 Orang

Foto: detik.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan baru terkait pelaksanaan kampanye calon kepala daerah.

Hal itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Virus Covid-19.

Pasal 58 PKPU tersebut menjelaskan, peserta dapat menggelar kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka melalui media sosial dan media daring.

Apabila para peserta tidak dapat melakukan melalui media sosial, kampanye pertemuan terbatas boleh dilakukan secara langsung. Meski demikian, KPU mengatur hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang peserta. Jaga jarak juga harus diterapkan minimal satu meter antarpeserta.

“Pertemuan terbatas dan tatap muka dilaksanakan dalam ruangan atau gedung,” mengutip bunyi Pasal 58 butir a dalam PKPU, Kamis (24/9).

KPU juga mewajibkan para calon kepala daerah dan peserta rapat kampanye terbatas mematuhi pelbagai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Di antaranya wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Lalu, panitia harus menyediakan sarana sanitasi berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer).

“Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” mengutip bunyi Pasal 58 butir e.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, semua peserta Pilkada Serentak 2020 wajib mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisasi kerumunan.

Kapolri Jenderal Idham Aziz juga telah menerbitkan Maklumat terkait kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus Covid-19 dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Salah satu isi maklumat adalah setiap anggota kepolisian bisa menindak pihak yang melanggar protokol tersebut.

Baca juga: Pilkada Tak Ditunda, Aktivitas Yang Menimbulkan Kerumunan Dilarang!

Pilkada Serentak 2020 akan tetap digelar pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Sebanyak 270 wilayah akan mengikuti gelaran pemilu lokal lima tahunan tersebut pada 9 Desember 2020 mendatang.

Peraturan baru tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak memuat sanksi tegas berupa diskualifikasi bagi pasangan calon yang melanggar protokol pencegahan penularan virus corona. Padahal sebelumnya, pemerintah, Satgas Covid-19 hingga DPR sepakat perlu ada sanksi tegas.

Peraturan baru itu merupakan hasil rapat yang dilakukan beberapa kali oleh pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya. Kesepakatan lalu dituangkan dalam Peraturan KPU No. 13 tahun 2020 yang diundangkan pada Rabu (23/9).

PKPU No. 13 tahun 2020 itu mengatur sejumlah sanksi dalam lima pasal baru. Sanksi bervariasi mulai dari teguran tertulis hingga pelaporan ke polisi.

Pasal 88A ayat (1) mewajibkan seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada. Ayat (2) mengatur teguran tertulis. Sementara ayat (3) kepolisian bisa turun tangan dengan menindak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Kemudian di pasal 88B, KPU mengatur larangan arak-arakan saat pengundian nomor urut. Ayat (4) menyebut KPU bisa menunda tahapan pengundian nomor urut sampai seluruh paslon yang melanggar membuat surat pernyataan tidak akan melanggar lagi.

Penundaan dilakukan maksimal satu hari dari jadwal. Kemudian paslon pelanggar tak ikut pengundian, hanya menerima nomor urut sisa.

Pasal 88C ayat (1) melarang jenis kampanye yang berpotensi mengundang kerumunan, seperti konser musik hingga ulang tahun parpol. Ayat (2) mencantumkan ancaman teguran tertulis hingga pembubaran kegiatan.

Kemudian di pasal 88D, KPU mengatur sanksi teguran dan pembubaran bagi kegiatan kampanye yang tak sesuai protokol kesehatan. Jika tak kunjung diindahkan, maka KPU akan melarang paslon tersebut melanjutkan tahapan kampanye. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*