Penyiram Air Keras Terhadap Novel Baswedan Dituntut Ringan, Firli: Kita Ikuti Prosesnya

Foto: harianaceh.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Sejumlah pihak menilai janggal atas tuntutan terhadapa dua terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan beberapa tahun lalu. Pelaku hanya dituntut 1 tahun penjara. terkait hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan akan mengikuti proses hukumnya.

“Prinsipnya adalah kita sebagai negara hukum, kita akan ikuti proses hukum,” kata Firli kepada wartawan di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Jum’at (12/6).

Para terdakwa terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri.

Atas perbuatannya itu, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dinyatakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP (tentang penganiayaan berencana) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun penjara.

Sementara itu, Pasal 355 ayat (1) KUHP (penganiayaan berat) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara yang digunakan Jaksa dalam surat dakwaan, gugur karena berdasarkan fakta persidangan para terdakwa tidak memiliki niat untuk melukai Novel.

Tuntutan ini dinilai menciderai keadilan. Sejumlah pihak mengecam karena menganggap tuntutan tersebut terlalu ringan.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja jaksa dan polisi terkait tuntutan rendah dua terdakwa penyiraman air keras ke pada penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Baca juga: Soal Kasus Korupsi Jiwasraya, MAKI: Negara Dirugikan Akibat Penyelahgunaan Wewenang

Kedua pelaku penyiraman yang notabene anggota Polri aktif itu ‘hanya’ dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

“Mendesak kepada Presiden RI untuk mengevaluasi kinerja kejaksaan dan kepolisian terkait praktik pemberian tuntutan minimal,” ujar peneliti PSHK Giri Ahmad Taufik dalam keterangan tertulis, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Giri menuturkan, tuntutan rendah ini berpotensi melemahkan perlindungan aparat penegak hukum dan upaya penegakan hukum secara umum, terutama pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat di institusi pemerintah.

Pada kasus Novel, pihaknya juga mendesak Jaksa Agung agar mengevaluasi JPU terkait materi tuntutan yang terindikasi keliru secara konsep hukum pidana. Menurut Giri, tuntutan satu tahun penjara itu telah mencederai rasa keadilan, tidak hanya bagi Novel dan keluarganya, tapi juga masyarakat.

“Tuntutan penjara satu tahun tidak berdasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap, dan mengabaikan fakta motif terkait ketidaksukaan terhadap Novel sebagai penyidik KPK yang membongkar kasus korupsi di institusi Kepolisian RI, dengan menganggapnya sebagai pengkhianat,” jelasnya.

Menurut Giri, motif tersebut menyebabkan perbuatan pelaku tidak bersifat pribadi, melainkan institusional. Tuntutan tersebut juga dinilai tidak mencerminkan prinsip negara hukum yang baik dan peradilan yang tidak memihak. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*