Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

60.695

62.142

2%

Kasus Baru

1.301

1.447

11%

Update: 4 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Masa Darurat Bencana Virus Corona Diperpanjang Hingga 29 Mei

Simulasi penanganan pasien tertular virus corona | Liputan6.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Pemerintah memperpanjang masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia hingga 29 Mei 2020. Hal itu tertuang dalam surat keputusan BNPB bahwa status lama waktu yang ditetapkan selama 91 hari terhitung sejak 29 Februari 2020.

Kepala Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) BNPB Doni Monardo dalam surat keputusan yang diterima wartawan, Selasa (17/3) menyatakan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Berikut ini bunyi keputusan tersebut selengkapnya:

Kesatu: Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Kedua: Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Ketiga: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sementara itu,  Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menjelaskan alasan pemerintah melakukan perpanjangan masa darurat bencana akibat virus corona. Salah satunya, agar pemerintah daerah juga segera menetapkan status yang sama.

Baca juga: Mendagri: Pemda Bisa Relokasi APBD Untuk Tanggulangi Dampak Corona

“Jadi diperpanjang lagi supaya lebih fleksibel. Sebab kami menunggu daerah-daerah yang mengeluarkan penetapan keadaan darurat,” ujar Agus dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (17/3).

Dia menambahkan hal itu seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, kepala daerah diminta untuk menentukan dua status keadaan darurat, yakni status siaga darurat dan tanggap darurat. Untuk status siaga darurat, bisa diterapkan bagi daerah yang belum ada kasus penularan.

“Kemudian yang tanggap darurat diperuntukkan bagi daerah dengan banyak kasus penularan seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat,” ungkap Agus.

Namun, menurut dia, penetapan status oleh daerah harus melalui konsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona. “Nanti ada tim yang bisa jawab pertanyaan masyarakat. Kemudian, jika daerah sudah tetapkan status keadaan darurat maka status yang dikeluarkan BNPB bisa tidak lagi berlaku,” jelasnya.

Sejauh ini, pemerintah telah mengumumkan ada 172 pasien yang terkonfirmasi mengidap virus corona atau Covid-19. Ancaman penyebaran virus corona atau penyakit Covid-19 di Indonesia mulai terasa sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada dua orang yang positif terpapar pada 2 Maret 2020. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*