Suteki Gugat Rektor Undip, Ini Penyebabnya

Prof. Suteki | Foto: akurat.co
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Suteki menggugat Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Yos Johan Utama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas keputusannya yang melucuti seluruh jabatan di perguruan tinggi tersebut.

Seperti diketahui, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memutuskan untuk memberhentikan Suteki dari jabatannya sebagai kepala program studi (Kaprodi) Magister Ilmu Hukum (MIH) pada 31 Juni 2018.

Guru besar Ilmu Hukum Undip itu diberhentikan sementara dari jabatannya karena diduga terlibat organisasi terlarang, Hizbut Tharir Indonesia (HTI).

Kuasa hukum Suteki, Muhammad Dasuki, di Semarang, Rabu (21/8), mengatakan kliennya dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum.

Selain itu, lanjut dia, Suteki juga dicopot sebagai pengajar di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang. Padahal Suteki sudah mengajar Ilmu Hukum dan Pancasila selama 24 tahun. “Klien kami dicopot dari jabatannya tanpa mekanisme yang benar,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/8).

Ia menduga pencopotan jabatan yang dilakukan Rektor Undip tersebut berkaitan dengan keberadaan kliennya saat menjadi ahli dalam sidang gugatan yang dilayangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Baca juga: Undip Siapkan Rp12 Miliar Bangun Kampus di Batang

Suteki dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Suteki dituduh berafiliasi dengan HTI dan anti-Pancasila,” katanya. Padahal Suteki menjadi ahli sesuai dengan keilmuan yang dikuasainya.

Dalam persidangan nanti, kata dia, Rektor Undip harus membuktikan bentuk pengkhianatan atau pemberontakan yang dilakukan kliennya sehingga dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya.

Dalam gugatannya, Suteki meminta PTUN membatalkan surat keputusan yang diterbitkan Rektor Undip berkaitan dengan pemberhentian dirinya dari jabatan yang diembannya.

Sebelumnya, pada saat melakukan pemberhentian Suteki dari jabatannya Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama, mengatakan saat ini pihaknya belum memutuskan Suteki bersalah. Profesor yang menjadi ahli dalam sidang kasus permohonan pembatalan Perpu Orman No. 2/2017 itu masih menjalani pemeriksaan Dewan Kehormatan Komite Etik (DKKE).

“Sesuai PP No. 53/2010[tentang Disiplin PNS], siapa pun yang menjalani pemeriksaan harus dibebastugaskan untuk sementara waktu dari jabatannya. Begitu juga dengan dia [Prof. Suteki],” katanya pada Juni 2018.

Yos menyebutkan keputusan pencopotan Suteki dari jabatan Kaprodi MIH sudah ditandatangani olehnya. Keputusan itu mulai berlaku Rabu (6/6/2018) atau sepekan setelah Suteki menjalani pemeriksaan DKKE. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*