fbpx Press "Enter" to skip to content

Kantor Imigrasi Jogja Bakal Terapkan Penggunaan E-Paspor

Senin, 15 Juli 2019
Mari berbagi

JoSS, SLEMAN – Kantor Imigrasi Kelas 1 Jogja bersiap untuk menerapkan penggunaan elektronik-paspor (e-paspor) dalam waktu dekat. Hal itu mendukung upaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memperluas pengadaan layanan berbasis internet tersebut.

Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 Jogja  Retno Dewi Banowati mengatakan sejak Januari 2019, DIY telah menerapkan penggunaan aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor secara Online (APAPO) versi 2.0.

Aplikasi ini memungkinkan Kantor Imigrasi melakukan banyak hal, termasuk menerbitkan e-paspor.

“E-paspor sudah ada sejak Januari lalu. Kami sudah running dan mencoba lima sampai 10 orang. Hasilnya dua orang masih “kecantol”, enggak bisa dicetak,” ujarnya, seperti dikutip dari HarianJogja.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena beberapa hal, salah satunya aplikasi baru yang masih butuh penyesuaian. Kendati demikian, dia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Jogja siap melaksanakan saat sarana prasana sudah kondusif. “Insyaalah tahun ini juga,” katanya.

Baca juga: Warga Brebes Kini Tak Perlu Ke Pemalang Untuk Bikin Paspor

Nunit menjelaskan layanan keimigrasian di Jogja tak pernah sepi. Situasi inilah yang menimbulkan antrean panjang permohonan paspor hingga layanan yang lain seperti izin tinggal asing. Kendati selalu ramai, pihaknya selalu berusaha melayani warga dengan baik. DIY, kata dia, memiliki tiga titik layanan paspor, yakni di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jogja; Mal Pelayanan Publik (MPP) Kulonprogo dan Unit Layanan Paspor (ULP) Bantul.

Dia menambahkan, selama memberikan pelayanan, persoalan yang kemudian muncul adalah data kependudukan yang tak sinkron sejak di tingkat kabupaten/kota. Misalnya, seorang warga mendaftarkan diri untuk mendapat paspor.

Diketahui pendaftar tersebut berjenis kelamin perempuan. Namun saat nomor induk kependudukan (NIK) dimasukkan ke dalam sistem, tercatat pendaftar tersebut berjenis kelamin laki-laki.

“Saat kami sampaikan hal ini ke pihak terkait, dari dinas yang menangani di daerah segera menyesuaikan atau memperbaiki, tetapi saat kami tarik lagi datanya, yang keluar tetap data yang kami terima semula. Jadi ada data yang tidak sinkron,” katanya.

Adapun sesuai UU No.24/2013 tentang Perubahan Atas 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan. Dengan kata lain, data yang menjadi basis adalah data kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tiap daerah. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id