fbpx Press "Enter" to skip to content

Revitalisasi Tembok Pojok Beteng Jogja Segera Dimulai

Senin, 20 Mei 2019
Mari berbagi

JoSS, JOGJA – Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta segera melakukan pemugaran terhadap tembok Beteng. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fasad bangunan tersebut pada fungsi awalnya.

Sekda DIY, Gatot Saptadi mengatakan bangunan benteng saat ini tertutup oleh bangunan milik warga sehingga tidak terlihat wujud aslinya.

Menurutnya, kondisi Tembok Baluwarti sisi timur laut berbeda dengan tiga pojok benteng lainnya yang mengelilingi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pemugaran pojok benteng tersebut, menjadi bagian dari amanat undang-undang dan Perda Keistimewaan di mana pemerintah berkewajiban untuk menyelamatkan tradisi dan warisan leluhur.

“Setiap aktivitas pembangunan yang bersentuhan dengan warga mesti ada gesekan. Namun kami berharap mereka bisa memahami,” katanya seperti dikutip dari HarianJogja.

Baca jugaWisatawan Kesulitan Akses Masuk Kota Lama Akibat Proyek Revitalisasi

Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho, mengatakan proyrk ini akan membebaskan 23 bidang tanah dari 23 bidang tanah yang berdampak pada 35 kepala keluarga.

Dia menuturkan, sebagian merupakan tanah magersari, sebagian lagi menjadi hak milik. Pemda, katanya, tetap memberikan ganti untung sesuai arahan Gubernur DIY. Paling banyak terdampak tanah magersari yang berada di Kelurahan Prawirodirjan dan Panembahan.

“Untuk DED kami selesaikan secepatnya. Untuk pembangunan mudah-mudahan bisa dilakukan tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Dokumentasi dan Pengembangan Budaya Kotagede, Ahmad Charis Zubair, menilai pemugaran tersebut memang perlu dilakukan. Selain benteng tersebut memiliki nilai bersejarah, juga bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Jogja.

“Mengembalikan situs bersejarah itu sah-sah saja. Bangunan itu memiliki nilai historis. Revitalisasi apapun istilahnya, saya pikir wajar,” katanya.

Sekda DIY, Gatot Saptadi, mengatakan tahapan pemugaran pagar beteng saat ini masuk pembebasan lahan. “Yang Magersari kami serahkan ke Kraton. Untuk yang SHM atau HGB diproses persis pola pembebasan lahan oleh pemerintah,” kata Gatot, belum lama ini.

Selain pembelian lahan, Pemda DIY menyelesaikan penyusunan detail engineering design (DED). Jika seluruh persiapan lancar dan tidak ada perubahan, proses pemugaran dilakukan 2020. (Wiek/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id