COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

113.134

115.056

2%

Kasus Baru

1.679

1.922

14%

Update: 4 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Bendahara Desa Belum Paham Pengenaan Pajak Atas ADD dan DD

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, KARANGANYAR – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Perwakilan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. Sukardi, menduga sejumlah bendara desa belum paham pengenaan pajak atas Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Padahal dana yang dikelola desa meningkat setiap tahun.

“Rata-rata tahun ini Rp 1,6 miliar. Dari hasil evaluasi masih ada bendahara desa itu sudah memotong dan memungut pajak tetapi belum disetor,” kata Sukardi, seperti yang dilansir dari solopos.com.

Sukardi cuma bisa tertawa ketika ditanya keberadaan larinya uang yang dipungut untuk pajak. Sementara hasil evaluasi KPP Pratama Karanganyar terkait potensi pajak pengelolaan ADD dan DD 2018 senilai Rp 3 miliar.

Selanjutnya, dia merinci pajak pengelolaan ADD dan DD di Karanganyar tahun lalu. Total dana yang dikelola desa dari ADD dan DD adalah Rp 240 miliar. Potensi pajak lima persen dari total dana yang dikelola sebesar Rp 12 miliar.

“Yang sudah disetorkan Rp 10.4 miliar. Realisasinya 86,8 persen. Nah potensi yang belum disetorkan itu Rp3 miliar. Itu 2018. Pengelolaan ADD dan DD ini kan sejak 2015. Harapan kami, setelah dari sini, mereka akan proaktif ke kantor pajak,” ujarnya.

Guna mengatasi kesalahpahaman para bendara desa, KPP Pratama telah menyiapkan 40 orang account representative (AR). Tugasnya semacam pendampingan, yaitu membantu bendahara desa mengurus pajak pengelolaan ADD dan DD.

Baca jugaTriyono, Anggota JAD Warga Karanganyar Ditangkap di Temanggung

Misalnya, membantu proses perhitungan nilai pajak pengelolaan ADD dan DD. Selanjutnya pihak KPP Pratama Karanganyar akan memberi sanksi denda dua persen per bulan untuk setiap keterlambatan laporan pertanggungjawaban.

“Bawalah laporan pertanggungjawaban ke kantor. Nanti AR akan membantu menghitungkan. Terkait sanksi sebesar dua persen setiap bulan atas keterlambatan laporan, masih bisa dikurangi atau dihapus. Yaitu dengan syarat catatan pokok kekurangan dibayar dulu. Selanjutnya sanksi dapat diurus,” jelasnya.

Tak ketinggalan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengingatkan agar kaur keuangan atau bendahara desa untuk tertib pajak. “Mereka bagian dari pemerintah dan harus berupaya keras untuk membantu,” tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 162 desa di Kabupaten Karanganyar menerima DD sebesar Rp 160 miliar dan ADD Rp 110 miliar di 2019. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp 22 miliar untuk DD yang sebelumnya Rp 138 miliar, dan Rp 9 miliar untuk ADD, di mana sebelymnya adalah Rp 101 miliar.

Sukardi menambahkan, bahwa nilai ADD dan DD meningkat setiap tahun. Serta di 2019 ini, setiap desa mengelola APBDes Rp 1,6 miliar.

Akan tetapi, dalam Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, muncul sebuah pertanyaan pajak dari pengelolaan ADD dan DD 2018. Tercatat yang belum disetor ke pemerintah lewat KPP Pratama Karanganyar adalah Rp 3 Miliar.

Benarkah ada oknum perangkat desa dalam hal ini bendahara desa yang melarikan potensi pajak itu? Atau memang kesalahpahaman atau kurang pemahaman bendahara desa tentang adanya pengenaan pajak dalam Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)? (Nug/lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*