fbpx Press "Enter" to skip to content

Dapat Hukuman Tambahan, Tasdi Tak Bisa Jadi Pejabat Publik Selama 3 Tahun

Kamis, 7 Februari 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Tak hanya divonis penjara dan denda, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang juga memberi hukuman tambahan ke Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi. Hukuman tambahan tersebut terkait hak politik Tasdi.

Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono menyebut hukuman tambahan Tasdi berupa tidak bisa dipilih untuk menjadi pejabat publik di kurun waktu tertentu.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun terhtung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara,” kata dia, Rabu (6/2).

Pemberian hukuman tambahan bukan tanpa pertimbangan. Widijantono menyatakan hal itu diatur di pasal 18 ayat 1 huruf d UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Di pasal tersebut dinyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, ada pidana tambahan lain. Yakni pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Widijantono juga menyatakan pemidanaan kepada diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai balas dendam pengadilan ke terdakwa. Namun lebih pada upaya mendidik dan membina terdakwa agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya.

“Dan bagi masyarakat bisa dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut. Sehingga menurut majelis pemidanaan ini sudah tepat dan seadil-adilnya,” beber dia.

Baca juga: Tekan Kriminalitas, Pemkot Sinergikan Semua CCTV dengan Server Diskominfo

Vonis hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JPU meminta Tasdi divonis delapan tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider enam bulan penjara dan tidak bisa dipilih sebagai pejabat publik selama lima tahun.

Atas vonis pengadilan, Tasdi maupun JPU menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberi waktu tujuh hari untuk pikir-pikir sebelum keduabelah pihak memutuskan banding atau menerima vonis yang dijatuhkan.

“Tentu kami pikir-pikir karena kami juga harus menyampaikan laporan ke pimpinan,” kata JPU KPK Kresno Anto Wibowo usai sidang.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tipikor memvonis Bupati nonaktif Tasdi dengan hukuman tujuh tahun penjara. Juga denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan penjara.

Hakim menilai perbuatan Tasdi menerima Rp 115 juta dari kontraktor Islamic Center Purbalingga tahap 2 memenuhi dakwaan satu primer. Dakwaan tersebut pasal 12 a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Sementara untuk penerimaan gratifikasi Tasdi juga memenuhi unsur hukum yang ada di dakwaan kedua. pasal 12 B UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 65 KUHP. (Joy/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id