fbpx Press "Enter" to skip to content

95% Reklame Di Semarang Membahayakan

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Sekurangnya 95% dari total 1.300 titik reklame di Kota Semarang membahayakan pengguna jalan. Pasalnya, mayoritas reklame berada di badan jalan.

Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Semarang Suharsono, masih banyak fisik reklame yang menjorok ke jalan. Bahkan beberapa di antaranya, titiknya tidak masuk ke dalam persil lahan milik warga.

“Sebagian masih ada RMJ (Ruang Milik Jalan) atau berada di titik publik. Ini sangat membahayakan karena jika ambruk, bisa mengenai pengguna jalan,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Rabu (6/2).

Dijelaskan, pihaknya telah meminta agar Pemkot Semarang memiliki master plan reklame. Sehingga ketika perda baru dibahas, kemudian ditetapkan dan dimplementasikan tidak diganti.

Ia mengaku cukup kecewa terhadap implementasi Perda no 6 2017 tentang penyelenggaraan reklame. Pasalnya perda tersebut merupakan perubahan dari Perda 14/2012.

“Namun Perda no 6/2017 baru dibahas, ditetapkan dan diimplementasikan belum satu tahun sudah mau diganti. Artinya perencanaan tidak matang dan akurat. Kita minta, sebelum bahas perda selain menegakan perda yang berlaku, harus ada master plan reklame harus disiapkan,” tukasnya.

Baca jugaJogja Bakal Perketat Iklan Rokok Di Seluruh Jenis Media Reklame

Pihaknya mencermati hal itu merupakan tanda tanya besar. Sebab, perda baru setahun ditetapkan dan dijalankan, tetapi saat ini dibahas lagi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang ini juga kecewa karena pada 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame, turun drastis. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp9 miliar, tapi hanya tercapai Rp1 miliar lebih.

Penurunan ini terkait dengan adanya aturan bahwa Bapenda hanya akan menarik pajak dari reklame resmi. Sedangkan untuk reklame liar, tidak dapat lagi ditarik pajak.

“Akibatnya Pemkot kehilangan PAD cukup besar karena hamper sebagian titik reklame di kota ini adalah bodhong,” tandasnya.

Jika dihitung, pendapatan sebesar Rp1 miliar dari total 1.300-an titik reklame dengan potenti Rp9 miliar, tentu hanya sedikit saja titik reklame yang berizin resmi. Untuk itu pula, ia berharap Pemkot menindak tegas dengan merobohkan titik-titik liar reklame.

“Terutama menyangkut keamanan paling diutamakan. Maka kita minta besok seluruhnya reklame tidak ada yang menjorok ke jalan. Supaya keamanannya terjaga, jangan sampai malah membahayakan pengguna jalan,” imbuhnya.

Pihaknya mengevaluasi selain berbahaya karena berada di bahu jalan, sisi estetika tentu saja tidak memadai. (gus/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id