Press "Enter" to skip to content

Putusan MK Akan Akhiri Polemik JK Cawapres Jokowi

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang yang akan digelar Kamis (7/6)  atas gugatan tentang syarat jabat presiden maksimal dua periode yang diajukan oleh Muhammad Hafidz dari Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, akan menjadi dasar berakhirnya wacana dan polemik Jusuf Kalla (JK) menjadi Cawapres Jokowi di Pemili 2019. Wacana dan polemik itu masih terjadi, mengingat belum ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Menyikapi wacana yang berkembang, Sabtu (2/6) Dewan Pakar DPP Partai Golkar membahas masalah tersebut di Kantor DPP, Jalan Anggrek Nelly Murni Jakarta. Seusai pertemuan, Ketua DPP Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, menganggap Jusuf Kalla tidak memenuhi syarat untuk kembali menjadi wakil presiden periode 2019-2024. Pasalnya, dalam ketetapan MPR Nomor XIII tahun 1998 sudah dijelaskan bahwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden hanya berlaku untuk dua kali masa jabatan.

JK sebelum menjadi Wapres periode 2014-2019 juga menjadi Wapres pada periode 2004-2009. Karena itu, Rambe mewakili Partai Golkar menyatakan bahwa JK sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk dicalonkan. “Jusuf Kalla tidak lagi memenuhi syarat jadi cawapres,” tegasnya.

Di samping ketetapan MPR Nomor XIII, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum sudah secara tegas membatasi masa jabatan capres dan cawapres, kata Rambe, diatur dalam  pasal 169 huruf (n) yang menyebutkan bahwa syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. “Dalam pasal ini sudah jelas semangatnya adalah keinginan untuk membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden,” ujar dia.

Seperti diketahui, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi, mengajukan gugatan ke MK atas dua pasal yang mengatur syarat jabatan presiden maksimal dua periode digugat. Para penggugat yang terdiri atas warga hingga organisasi ini meminta MK membatalkan dua pasal di UU Pemilu.

“Dalam permohonan tersebut, para pemohon menginginkan kedua norma UU Pemilu yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan ditafsirkan apabila tidak berturut-turut,” ujar kuasa hukum penggugat, Dorel Almir, belum lama ini.

Alasan yang melandasi dilakukannya gugatan, kata Dorel, karena Jusuf Kalla, yang kini menjabat wapres, tidak bisa jadi peserta Pilpres 2019. JK tidak bisa jadi peserta Pilpres karena terbentur konstitusi dan UU No 7/2017 tentang Pemilu. Karena itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

“Meskipun calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi harapan para pemohon untuk dapat kembali mendukung pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Petahana Jusuf Kalla yang memiliki komitmen dan kerja nyata dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dapat terhalangi dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden,” ungkapnya.

Bagi Rambe Kamarul Zaman dan Partai Golkar, hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebenarnya MK pada 2009 lalu sudah mempertegas soal masa jabatan melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009. Keputusan itu menjawab pengujian terhadap UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Keputusan MK itu sudah merujuk pada UU tentang Pemilu dan Pasal 7 UUD 1945 yang saat ini mengikat Jusuf Kalla untuk menjadi Cawapres. (mdk/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id