Press "Enter" to skip to content

Denuklirisasi Konkret Korut Syarat Pencabutan Sanksi Ekonomi Internasional

Mari berbagi

JoSS, AMERIKA SERIKAT – Denuklirisasi konkret menjadi sarat utama yang diberikan Amerika Serikat kepada pemerintah Korea Utara dalam pencabutan sanksi ekonomi internasional yang telah diberlakukan oleh Dewan Sanksi PBB sejak September tahun lalu.

Seperti diketahui, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa ( PBB) menyetujui sanksi baru yang merupakan tambahan dari sanksi-sanksi sebelumnya, untuk menghukum Korea Utara karena menjalankan serangkaian uji misil dan nuklir. Sanksi ini atas pengajuan dari AS dan memperoleh dukungan dari China dan Rusia.

Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyepakati resolusi tersebut pada 11 September tahun lalu, setelah perundingan selama sepekan. Resolusi tersebut mencakup pemangkasan impor produk minyak yang dimurnikan menjadi 2 juta barrel per tahun. Selain itu, resolusi tersebut juga menetapkan larangan ekspor tekstil.

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB pun memiliki kemampuan untuk membekukan aset kapal-kapal kargo yang operatornya tidak setuju dengan inspeksi di lautan.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis mengatakan Korea Utara tidak akan mendapatkan keringanan sanksi hingga menunjukkan langkah pasti denuklirisasi. AS menyebut sanksi ekonomi yang diberikan kepada Korea Utara tak akan dicabut hingga Kim Jong Un memastikan bukti langkah denuklirisasi yang konkret.

Berbicara di konferensi keamanan di Singapura, Mattis mengatakan saat ini penting bagi masyarakat internasional menjaga keputusan sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara.

“Korea Utara tidak akan mendapatkan keringanan hingga negara itu menunjukkan langkah-langkah yang dapat dipastikan dan tak berubah untuk denuklirisasi,” kata Mattis dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Jepang.

“Dalam masa ini, kami tetap berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama pertahanan kami sebagai cara terbaik untuk menjaga perdamaian,” lanjutnya.

Persoalan penting yang masih menghadang pertemuan tingkat tinggi tersebut adalah kepastian agenda. Masalah yang dianggap sebagai batu sandungan utama agenda, salah satunya adalah konsep denuklirisasi.

Kedua negara tersebut sepakat untuk denuklirisasi, namun terdapat perbedaan cukup luas terkait pemahaman soal penghapusan tenaga nuklir di antara mereka.

Baca juga : Trump – Abe Sepakati Denuklirisasi Korut

Washington menginginkan Pyongyang segera melenyapkan seluruh senjata nuklir mereka dengan cara yang dapat dibuktikan oleh dunia. Ini sebagai syarat untuk dicabutnya sanksi dan pemberian bantuan ekonomi atas Korea Utara.

Namun analis mengatakan Korea Utara tidak akan mau menyerahkan penangkal nuklir mereka kecuali diberikan jaminan bahwa AS tidak akan berusaha menjatuhkan pemerintahan Kim Jong Un.

“Kita dapat mengantisipasi jalan berliku menuju negosiasi tersebut, sebagai menteri pertahanan, kami harus mempertahankan sikap pertahanan kolaboratif yang kuat sehingga kami memungkinkan para diplomat kami bernegosiasi di masa seperti ini.” Lanjutnya.

Sementara itu, jelang pertemuan akbar tersebut, Jepang dan Korea Selatan malah berbeda pendapat.

Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera, Sabtu (2/6), menyampaikan pentingnya tidak memberi penghargaan kepada Korea Utara karena hanya menyetujui pembicaraan dan harus mengambil tindakan nyata untuk membongkar semua program peluru kendali balistik dan nuklirnya.

Korea Selatan mendesak dukungan pada pembicaraan itu untuk membantu Korea Utara bergabung dengan masyarakat dunia, dengan mengatakan bahwa Kim Jong-Un harus mendapat manfaat dari segala keraguan.

Perbedaan pandangan pada sekutu AS itu terjadi justru menjelang temu puncak, yang direncanakan berlangsung pada 12 Juni di Singapura untuk membahas penghentian program senjata nuklir Korea Utara.

Saat berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-la di Singapura, Onodera mengatakan bahwa penandatangan perjanjian Korea Utara untuk mengakhiri program nuklirnya pada masa lalu adalah upaya untuk melakukan lebih banyak kegiatan pengembangan senjata mereka.

“Mengingat bagaimana Korea Utara berperilaku pada masa lalu, penting untuk tidak memujinya karena setuju untuk berdialog,” kata Onodera seperti dikutip dari Reuters. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id