Press "Enter" to skip to content

Walikota Solo Minta Dana Klewer Timur Cair

Mari berbagi

JoSS, SOLO – Walikota Solo mendesak agar dana untuk revitalisasi Pasar Klewer Timur senilai Rp 57 miliar yang dijanjikan Kementerian Perdagangan bisa segera cair mengingat sampai saat ini belum ada kejelasannya. FX Hadi Rudyatmo selaku Walikota Solo, menyatakan sudah mengirim surat ke Presiden molornya pencairan dana tersebut.

Dia merasa perlu mengirim surat tersebut karena janji itu diucapkan secara terbuka, bukan hasil bisik-bisik, sehingga wajar kalau Pemkot meminta kejelasan pencairan dananya, supaya Pemkot tidak kena denda.

“Kalau pembangunannya terlambat, bisa kena denda untuk sewa alun-alun utara yang dipakai untuk pasar darurat pedagang Klewer Timur,”kata Rudy kepada wartawan di Balaikota Surakarta, Jumat (4/5).

Secara tegas dia memaparkan bahwa surat ke Presiden sudah dikirim secara resmi sebagai langkah konkret untuk menagih janji Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pasar Klewer April tahun 2017 yang menyatakan revitalisasi akan dilanjutkan ke Klewer Timur. Pengiriman surat tersebut bukan wadhul atau mengadu, tapi merupakan proses resmi. “Suratnya sudah dikirim ke Presiden. Ini untuk mengingatkan saja soal janji Kemendag,” jelasnya.

Menurut Rudy, Molornya pencairan dana revitalisasi Pasar Klewer Timur akan menyebabkan munculnya beban baru, salah satunya adalah biaya sewa Alun-Alun Utara yang baru dianggarkan sampai September 2018. Kalau sampai September para pedagang belum bisa kembali ke Klewer Timur, artinya Pemkot harus membayar tambahan sewa.

Sesuai rencana pembangunan Pasar Klewer sisi timur dikerjakan tahun ini setelah rencana tahun lalu molor. Kemendag berdasarkan konsultasi terakhir menyebut saat ini pencairan anggaran senilai Rp57 miliar itu tinggal menunggu terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar pelaksanaan lelang dan pembangunan Pasar Klewer Timur.

Namun sampai awal Mei dana dimaksud belum kunjung jelas, sehinga Pemkot Solo khawatir ada masalah dasar yang menghambat. Ada kekhawatiran kalau ternyata tahun ini proyek tidak bisa dilaksanakan, untuk itu perlu kejelasan agar antisipasinya jelas. “Tahun lalu kejadiannya juga seperti itu. Pencairan anggaran mepet akhir tahun anggaran sehingga demikian proyek pembangunan pasar lagi-lagi tak bisa dikerjakan tahun ini.”

Guna mengantisipasi hal itu, Pemkot Solo meminta kejelasan kepada Presiden Jokowi serta mencari alternatif pembiayaan. Ada dua opsi alternatif pembiayaan yang disiapkan, yakni dibiayai penuh APBD Kota Solo atau menggunakan sistem pinjaman (utang) sebagaimana pembangunan RSUD Ngipang, Banjarsari. “Kalau memang tidak dianggarkan pusat ya nanti terpaksa pakai APBD Kota atau pinjam.”

Alternatif jika memakai dana APBD Kota, tentu harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian utamanya DED (detail engineering design) yang lebih sederhana, yakni hanya membangun sesuai kondisi lama. Knsep ini, kata Rudy, kebutuhan biayanya Rp hanya sekitar Rp18 miliar. Dengan alternative ini, pada anggaran perubahan akan diajukan dana revisi DED, smentara anggaran pembangunannya masuk di APBD Kota tahun 2019. Sementara jika harus dibiayai dari peminjaman, harus ada pengusulan ke DPRD, meminta persetujuan ke kementerian keuangan dan proses administrasi lainnya. (sps/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id