Press "Enter" to skip to content

Utang Pemerintah Capai Rp 4.180 Triliun Tapi Aman

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Posisi utang Pemerintah Republik Indonesia per April 2018  sudah mencapai Rp 4.180,6 tiliun, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri serta pinjaman luar negeri sebesar Rp 773,4 triliun dan pinjaman yang diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.407,1 triliun.

Data tersebut diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, di Gedung Kemenkeu, Kamis (17/5). “Posisi stok utang Rp 4.180 triliun atau 29,8% dari PDB,” katanya.

Mengacu kepada Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan total utang tersebut, maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,88%, atau masih di bawah batas yang ditetapkan sebesar maksimal 60% dari PDB sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 3 UU No 17 Tahun 2003.

Jika dirinci lebih lanjut, dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 773,9 triliun teddiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 331,2 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp 397,8 triliun, pinjaman komersial sebesar Rp 43,6 triliun, dan suppliers Rp 1,19 triliun.

Sedangkan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SB) terdiri denominasi rupiah sebesar Rp 2.427,7 triliun dan denominasi valuta asing sebesar Rp 979,3 triliun. Alasan pemerintah mengutamakan denominasi rupiah, karena dianggap akan mengurangi risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga.

Dengan demikian, maka posisi utang pemerintah di akhir April 2018 tercatat sebesar 29,8% dari PDB. Rasio tersebut, masih aman sesuai dengan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Keuangan Negara 17/2003.

Memang diakui, dalam kurun waktu 4 bulan pemerintah Indonesia telah menambah utang sekitar Rp 187 triliun, meski pada saat yang sama pemerintah telah berhasil mengurangi pinjaman di luar SBN.  Utang pemerintah per April 2018 sudah mencapai Rp 4.180 triliun sedangkan posisi bulan Maret 2018 yang mencapai Rp 4.136 triliun.

Penambahan utang itu merupakan kebijakan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini dalam APBN 2018 pemerintah menargetkan pertambahan utang Rp 399,2 triliun. Realisasi pada Januari-April 2018 mencapai Rp 187,2 triliun atau 46,9% dari target SBN tahun 2018 sebesar Rp 414,5 triliun.

“Tahun ini kami berencana terbitkan SBN Rp 189,7 triliun. Atau jauh lebih rendah dari tahun lalu Rp 202,8 triliun,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Jakarta, Kamis (17/5).  Pertumbuhan penerbitan SBN yang negatif ini menurut Sri Mulyani, memberi arti keuangan pemerintah makin sehat dan defisit berkurang.

Untuk pinjaman luar negeri, pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan atau minus Rp 2,5 triliun atau 165% dari target minus Rp 15,3 triliun. Artinya pemerintah mengurangi jumlah pinjaman di luar SBN. “Pertumbuhan SBN ditargetkan minus 6,5% di tahun ini,” kata Menkeu. (ant/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id