Press "Enter" to skip to content

Maki Gugat Kepatutan Perpres Gaji Petinggi BPIP

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat kepatutan Peraturan Presiden (Perpres) No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dimana nilai gaji para petingginya dianggap berlebihan di tengah kondisi keuangan negara yang terbeban karena utang negara yang cukup besar.

Selain masalah kepatutan, Perpres No 42 Tahun 2018 juga dianggap tidak memilki legitimasi yang kuat, karena pembentukan BPIP juga hanya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Kami akan Perpres tersebut karena karena melebihi kepatutan dan melanggar tata aturan perundangan yang ada,” kata Ketua MAKI, Boyamin Saiman, kepada JoSS, Senin (28/5).

Dia menegaskan, gugatan ini bukan karena persoalan para tokoh yang duduk di lembaga itu, tapi lebih menekankan pada aspek kepatutannya saja. Boyamin menyatakan respek dan hormat kepada para tokoh yang ada di BPIP seperti Megawati Soekarnoputri dan 8 anggota dewan pengarah lainnya seperti Try Soetrisno, Ahmad Syafiii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahmud MD, Sudhamek,  Andreas Anangguru Yewangoe serta Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

“Kami tidak mempersoalkan para anggota dewan pengarah maupun pelaksana di BPIP. Sekali lagi kami hanya menggugat kepatutannya saja. Selain itu, kami melihat pembentukan BPIP tidak bisa dilandaskan Kepres tapi harus dari undang-undang,” ujarnya, saat ditemui di Semarang.

Dalam lampiran Perpres No 42/2018 itu, Ketua  Dewan Pengarah mendapatkan gaji  Rp 112.548.000 per bulan, anggota Dewan Pengarah Rp 100.811.000, Kepala BPIP Rp 76.500.000, Wakil Kepala BPIP Rp 63.750.000, Deputi BPIP Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000 per bulan.

Munculnya Perpres 42/2018 saat ini menimbulkan konflik, utamanya dari pihak-pihak yang menilai kepatutan gaji tersebut. Apalagi gaji tersebut akan dibayarkan secara rapel dalam arti sejak bekerja sampai sekarang akan dibayarkan sekaligus, karena sejak lembaga itu dibentuk mereka belum pernah menerima gaji. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan sejak mulai bekerja pada Juni 2017, para anggota dewan pengarah belum belum terima sepeserpun hak keuangan.

“Jadi proses semenjak diumumkan Juni 2017 sampai sekarang belum ada pembayaran, mereka sudah bekerja hampir setahun belum ada gaji, tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada. Peringatan 1 Juni kita akan memberikan anggaran yang sementara karena belum dibayarkan,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Kantor Presiden, Senin (28/5).

Menurut Menkeu, mengacu pada Perpres, maka hak keuangan yang diberikan terhitung sejak lembaga tersebut masih bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Mereka diangkat jadi pejabat UKP-PIP berdasarkan Perpres No 54/2017 terhitung per Juni 2017. Kemudian pada akhir Februari 2018 berubah menjadi BPIP dengan dikeluarkannya Perpres No 7/2018.

Dengan demikian maka Megawati dkk bakal menerima rapel untuk setahun sebelum Peraturan Presiden yang mengatur hak keuangan pejabat BPIP ditandatangani pada 23 Mei 2018. Yakni 3 bulan untuk gaji dalam status setelah BPIP ditetapkan, dan 9 bulan untuk masa pengabdian saat lembaganya berbentuk UKP-PIP. (dtc/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id