Press "Enter" to skip to content

Ida : Pemerintah Kurang Pedulikan Pesantren

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Ida Fauzia menilai pemerintah kurang mempedulikan keberadaan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah di wilayah ini, Dia berjanji jika pasangannya terpilih nanti akan memberikan perhatian serius terhadap lembaga pendidikan berbasis agama tersebut.

Debat Perdana Pilgub Jateng 2018 yang diselenggarakan oleh KPU di Hotel Patrajasa Semarang, Jumat (20/4) Ida menjelaskan dari hasil blusukannya ke sejumlah pesantren di Jateng, perhatian pemerintah masih sangat kurang, padahal pesantren telah melakukan tugasnya ikut mencerdaskan generasi bangsa.

Jika terpilih nanti, pihaknya akan memberi bantuan sosial sebesar Rp100 juta untuk sarana prasarana Pondok Pesantren serta Rp110 miliar pertahun untuk Madrasah Diniyah.

“Ada sekitar 6.000 pesantren dan Madrasah Diniyah di Jateng, rata-rata mengeluhkan kurangnya kepedulian pemerintah. Mereka (Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah) dibiarkan jalan sendiri tanpa dirangkul oleh pemerintah. Yang dibutuhkan adalah political will dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan lembaga tersebut,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wagub dari pasangan calon nomer urut 1 Taj Yasin mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Politisi dari  PPP ini menambahkan bantuan dana pesantren merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 yang menyebutkan lembaga yang boleh dibantu harus berbadan hukum. Sementara sebagian besar dari keberadaan lembaga pendidikan agama tersebut masih dalam proses pengurusan perijinan.

“Ini permasalahanya adalah, bantuan sosial, hibah kepada pesantren dan lembaga pendidikaan agama tidak bisa terserap, karena ijinnya belum turun masih baru tahap pengurusan,” tutur Yasin.

Untuk itu, Yasin mengimbau kepada Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah yang belum berbadan hukum segera melegalkan lembaganya sehingga dapat diusulkan dalam pemberian program bantuan dari pemerintah.

“Ketika sekarang lembaga itu sudah mendapat ijin kita akan dimasukkan dalam program pemerintah, insyallah kita anggarkan ada Rp330 miliar, kita tata guru dan sistemnya,” pungkas Yasin. (isan/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id