JOSS.CO.ID, Semarang – Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat yang tersebar di sejumlah daerah di Jateng diperkirakan mampu menampung hingga 1.075 siswa dari jenjang SMP dan SMA. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Kepala Dinas Sosial Jateng, Imam Maskur, menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 11 unit Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten/kota. Untuk jumlah rombongan belajar (rombel), tercatat sembilan rombel untuk jenjang SMP dan 29 rombel untuk jenjang SMA.
Lima sentra utama Sekolah Rakyat berada di Temanggung, Magelang, Banyumas, Pati, dan Surakarta. Di antaranya, Sentra Terpadu Kartini Temanggung dirancang menampung 125 siswa SMA dalam lima rombel, dan Sentra Antasena Magelang dengan kapasitas 100 siswa SMA dalam empat rombel.
Sementara itu, Sentra Satria Baturaden Banyumas akan menampung 50 siswa SMP dalam dua rombel, Margo Laras Pati untuk 100 siswa SMP, dan Sentra Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta untuk 200 siswa SMA.
“Selain lima sentra itu, Sekolah Rakyat Jawa Tengah juga tersebar di Magelang, Blora, Banjarnegara, Wonosobo, Kendal, dan Wonogiri,” ujar Imam di Semarang, Sabtu (5/7/2025).
Namun, ia mengakui tidak semua daerah siap menjalankan program ini karena masih dalam proses pembangunan infrastruktur. Selain itu, belum seluruh Sekolah Rakyat bisa membuka semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Penentuan jenjang pendidikan disesuaikan dengan data lulusan di masing-masing wilayah.
“Misalnya, di Temanggung mayoritas anak miskin lulusan SMP, jadi disiapkan untuk jenjang SMK. Sementara di Pati dan Banyumas lebih banyak lulusan SD, maka disiapkan jenjang SMP,” jelasnya.
Imam memastikan bahwa sekolah-sekolah yang sudah beroperasi tahun ini telah dilengkapi sarana, prasarana, dan tenaga pengajar. Perekrutan guru dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah rombel di masing-masing sekolah.
Untuk penentuan siswa, pihak Dinsos menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan melakukan verifikasi langsung ke lapangan oleh pendamping sosial. Proses ini dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya siswa yang benar-benar layak yang diterima.
“Rumah calon siswa akan diverifikasi dan didokumentasikan, termasuk kondisi ekonominya. Prosesnya tidak asal terima, semua data harus valid dan lengkap,” tegas Imam.
Leave a Reply