Pemerintah Pertimbangkan Bea Masuk Impor Singkong dan Tapioka, Petani Terus Merugi

JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengenakan tarif bea masuk terhadap impor singkong dan tapioka. Langkah ini diambil sebagai respons atas kerugian yang dialami petani lokal akibat anjloknya harga singkong.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap rencana dan belum dibahas secara resmi dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

“Masih menunggu rapat koordinasi. Waktu itu memang ada wacana pemberlakuan tarif bea masuk sebagai salah satu solusi, tapi belum diputuskan,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Masalah ini mencuat akibat menumpuknya pasokan singkong petani yang tidak terserap oleh pabrik industri tapioka lokal. Salah satu penyebabnya adalah masuknya tapioka impor dengan harga lebih murah, membuat produk lokal kalah bersaing.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya mengungkapkan bahwa sekitar 250 ribu ton tapioka dari Lampung tidak terserap karena industri dalam negeri lebih memilih produk impor yang lebih murah dan tidak dikenakan pajak.

“Produsen lokal kesulitan menjual tapioka karena harga impor hanya Rp 5.200/kg, sementara biaya produksi dalam negeri mencapai Rp 6.000/kg,” ujarnya dalam rapat Baleg DPR RI, Rabu (25/6/2025).

Kondisi ini berimbas langsung pada petani singkong yang rugi, karena pabrik tidak lagi membeli hasil panen mereka. Sementara itu, pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) singkong sebesar Rp 1.350/kg, yang dinilai memberatkan pengusaha tapioka.

“HET itu hanya solusi sementara untuk menyelamatkan petani. Tapi jika harga bahan baku terlalu tinggi dan produk lokal tidak bisa bersaing, maka industrinya akan berhenti produksi,” tambah Rahmat.

Dua bulan lalu, Kementerian Perdagangan juga sempat membuka opsi untuk memberlakukan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka. Pembahasan akan dilakukan lintas kementerian bersama Kemenko Perekonomian.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Isy Karim, menegaskan bahwa Kemendag tetap terbuka terhadap masukan dan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika perdagangan global dan kondisi perekonomian nasional.