JOSS.CO.ID, Banyumas – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tetap memberlakukan pembatasan kegiatan instansi pemerintahan di hotel dan restoran. Langkah ini merupakan upaya serius Bupati Sadewo Tri Lastiono dalam menjalankan efisiensi anggaran daerah.
Meskipun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan pemda di hotel atau restoran, Sadewo memilih untuk tetap membatasi pelaksanaannya.
“Itu memang perintah Mendagri, tapi saya imbau supaya kegiatan tidak digelar di hotel. Kami tidak bisa melarang, tapi kami hemat,” ujar Sadewo saat ditemui di Purwokerto, Kamis (3/7/2025).
Menurut Sadewo, hingga pertengahan tahun ini, kebijakan pembatasan tersebut telah berhasil menghemat hampir 50 persen anggaran. Ia menilai, kantor pemerintahan dan ruang pertemuan yang sudah tersedia seharusnya cukup untuk menunjang berbagai aktivitas resmi.
“Kalau bisa digelar di kantor sendiri, kenapa harus di hotel? Di Banyumas, kami akan kurangi bertahap,” tegasnya.
Kritik Pemborosan Dinas Luar
Sadewo juga menyoroti kebiasaan pengiriman surat ke kementerian pusat yang melibatkan banyak pejabat. Ia menyebut pengantaran surat tidak harus dilakukan oleh kepala dinas atau rombongan.
“Kalau hanya antar surat, cukup satu orang naik kereta. Yang penting ada tanda terima,” jelasnya.
Ia bahkan mengaku kini rutin mengirim dokumen penting langsung ke menteri melalui pemindaian digital. Hal ini dinilai lebih efisien dan bisa mengurangi pengeluaran perjalanan dinas.
Industri Hotel Banyumas Belum Rasakan Dampak
Sementara itu, Ketua PHRI Banyumas, Irianto, mengungkapkan bahwa dampak kebijakan Mendagri terkait kegiatan pemda di hotel belum terasa di wilayah Banyumas, khususnya Purwokerto.
“Masih sangat jarang ada kegiatan pemda di hotel. Mungkin nanti setelah perubahan APBD 2025 akan ada peningkatan,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkab Banyumas tetap berupaya mendongkrak okupansi hotel di Purwokerto melalui event-event besar. Contohnya seperti Purwokerto Half Marathon dan QRIS Purwokerto Run, yang sukses mendatangkan wisatawan dan meningkatkan tingkat hunian.
Irianto berharap kegiatan semacam ini terus digelar agar ekonomi daerah tetap bergerak meski kebijakan pembatasan kegiatan pemda masih berlaku.
Leave a Reply