JOSS.CO.ID, Jakarta – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dengan hukuman penjara selama tujuh tahun. Ia diduga terlibat dalam tindak pidana perintangan penyidikan dalam kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku.
“Terdakwa Hasto Kristiyanto dituntut pidana penjara 7 tahun dan denda Rp600 juta, dengan subsider 6 bulan kurungan,” ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Jaksa meyakini Hasto bersalah karena secara langsung maupun tidak langsung telah menghalangi proses penyidikan. Ia juga disebut terlibat bersama pihak lain dalam upaya menyuap agar Harun Masiku dapat menggantikan calon legislatif terpilih melalui skema pergantian antarwaktu (PAW).
Dalam tuntutan tersebut, jaksa menyampaikan bahwa tindakan Hasto dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, ia juga tidak menunjukkan penyesalan dan tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan.
Namun demikian, jaksa mencatat beberapa hal yang meringankan, seperti sikap sopan terdakwa selama di persidangan, statusnya sebagai kepala keluarga, dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya.
Dalam kasus ini, Hasto didakwa turut serta bersama pengacara Donny Tri Istiqomah, mantan narapidana Saeful Bahri, serta Harun Masiku memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura (setara Rp600 juta) kepada anggota KPU saat itu, Wahyu Setiawan.
Uang tersebut diberikan untuk melobi agar KPU menyetujui Harun Masiku menggantikan Riezky Aprilia sebagai anggota legislatif dari Dapil Sumatera Selatan I dalam rentang waktu 2019–2020.
Jaksa menyatakan bahwa tindakan itu merupakan bagian dari praktik korupsi pemilu dan menjadi upaya sistematis mengintervensi penyelenggara negara.
Leave a Reply