JOSS.CO.ID, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menanggapi kabar mengenai penjualan pulau di Kepulauan Anambas. Ia menjelaskan bahwa wilayah tersebut masuk dalam kategori Areal Penggunaan Lain (APL) yang secara hukum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan non-kehutanan, seperti industri, pemukiman, dan perkebunan.
“Informasi dari ATR/BPN menyebutkan, kawasan itu termasuk APL. Artinya, lahan tersebut memang bisa digunakan untuk pembangunan non-perhutanan,” jelas Bima saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).
Namun demikian, Bima menegaskan bahwa pulau tidak boleh dijual atau dimiliki oleh individu, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
“Pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Hanya boleh dimanfaatkan dalam bentuk hak pakai atau hak sewa,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penguasaan pulau kecil oleh pihak tertentu dibatasi, maksimal hanya 70% dari luas wilayah pulau tersebut, dan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RT/RW) provinsi, kabupaten/kota, atau peta zonasi wilayah terkait.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran detikcom pada Rabu (18/6), dua pulau di Kepulauan Anambas masih terdaftar sebagai “for sale” di sebuah situs jual beli properti pulau. Meski tidak tercantum harga resmi, penjual menuliskan keterangan “price upon request” atau harga sesuai permintaan.
Beberapa pulau lain di situs yang sama mencantumkan nilai jual, seperti Pulau Rangyai di Thailand yang dipatok seharga USD 160 juta. Namun untuk pulau Anambas, tidak ada rincian harga yang disebutkan.
Dalam deskripsi situs tersebut, pulau di Anambas digambarkan memiliki pemandangan yang indah, lingkungan yang masih alami, serta berpotensi dikembangkan menjadi resor ekowisata eksklusif, apalagi lokasinya hanya sekitar 200 mil laut dari Singapura.
Leave a Reply