JOSS.CO.ID, Bogor – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyoroti dampak serius truk over dimension over load (ODOL) terhadap kelancaran distribusi pangan nasional. Ia menegaskan bahwa keselamatan pengiriman bahan pangan jauh lebih penting dibandingkan mengejar kapasitas muatan yang berlebihan.
Menurut Arief, truk ODOL tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur.
“Kalau jalan rusak, pemerintah harus keluarkan biaya besar untuk perbaikan. Selain itu, kendaraan yang kelebihan muatan rawan mengalami rem blong, karena tidak dirancang menahan beban lebih dari kapasitas normal,” jelasnya saat ditemui di Yayasan Citra Sinergi Peduli, Megamendung, Bogor, Selasa (24/6/2025).
Ia meminta pengusaha dan sopir truk untuk menaati regulasi yang sudah ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengawasan muatan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan.
Menanggapi protes sopir terhadap pelarangan truk ODOL, Arief menilai seharusnya aksi tersebut tidak sampai menghambat pengiriman pangan. “Kalau distribusi tertunda, petani dan peternak terdampak, bisnis logistik rugi, sopir kehilangan penghasilan, dan pasokan ke daerah konsumsi terganggu,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga rantai pasok. Penundaan distribusi bisa menyebabkan kelangkaan bahan pangan di pasaran yang berimbas pada lonjakan harga pangan.
“Peraturan bukan untuk dilanggar. Semua pihak harus ikut menjaga keamanan distribusi dan keselamatan jalan. Jangan sampai karena demo, harga pangan melonjak karena suplai tersendat,” tutup Arief.
Sementara itu, Direktur Ketersediaan Bapanas, Indra Wijayanto, mengungkapkan bahwa aksi demo sopir truk ODOL sudah berdampak pada distribusi telur dan cabai ke wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Beberapa asosiasi sudah menyampaikan surat keberatan akibat keterlambatan tersebut.
“Gangguan distribusi ini bisa berdampak langsung pada inflasi daerah, terutama di Jakarta,” ujar Indra dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (23/6/2025), dikutip dari kanal YouTube resmi Kementerian Dalam Negeri.
Leave a Reply