“Revisi UU Penyiaran saat ini sedang dibahas di DPR, dan kami harap prosesnya segera rampung. Ini krusial untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi media nasional saat ini,” tegas Nezar dalam diskusi Forum Pemred (FP) Talks di Antara Heritage Center, Kamis (19/6/2025).
Nezar juga menekankan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Namun, ia menambahkan bahwa regulasi harus mampu beradaptasi dengan platform digital dan transformasi teknologi.
Dukungan terhadap revisi tersebut juga datang dari anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, yang menyoroti kekosongan hukum dalam pengawasan layanan over-the-top (OTT) seperti YouTube, TikTok, dan Netflix. “Kami akan undang perusahaan digital besar untuk mencari kesepahaman dan merumuskan aturan main yang adil,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, I Made Sunarsa, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memperluas pengawasan konten digital.
“KPI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur konten digital, sehingga diperlukan kejelasan dalam regulasi,” ungkapnya.
Diskusi juga memuat berbagai masukan dari Forum Pemred, seperti:
- Negara diminta memberi dukungan setara bagi media nasional seperti saat pandemi COVID-19, terutama bagi media yang taat hukum dan etika.
- Pentingnya sinkronisasi antara regulator, komunitas jurnalis, dan platform digital demi menciptakan ekosistem media yang adil.
- Perlunya pengawasan terhadap algoritma distribusi konten, serta adaptasi aktif terhadap teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI).
- Penerapan penegakan hukum terhadap platform digital untuk tunduk pada UU Pers dan UU Penyiaran, guna menghindari konten negatif seperti hoaks, kekerasan, atau pelanggaran hak cipta.
Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, menegaskan bahwa media konvensional harus diberi perlakuan adil agar dapat bersaing sehat dengan platform digital.
“Media yang patuh hukum dan menjaga standar konten layak mendapat insentif dari negara. Revisi UU Penyiaran harus jadi prioritas,” tegasnya.
Leave a Reply