Skema asuransi ini berbeda dari asuransi konvensional. Asuransi parametrik memungkinkan pencairan klaim secara otomatis berdasarkan indikator tertentu, tanpa perlu menunggu hasil verifikasi kerusakan fisik di lapangan.
Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebijakan pemerintah ini.
“Kami sangat berharap industri asuransi umum dapat menyiapkan infrastruktur sebaik mungkin untuk mendukung implementasi asuransi parametrik,” ujar Budi saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/6/2025)
AAUI juga menjalin komunikasi aktif dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna memastikan kesiapan teknis dan regulasi produk ini.
Terkait pembiayaan, Budi menegaskan bahwa wacana penggunaan APBN sebagai sumber pembayaran premi masih berupa asumsi dan menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Hingga saat ini, diskusi mendalam bersama para pemangku kepentingan masih terus berlangsung.
Menurut Budi, kehadiran asuransi parametrik akan sangat penting untuk melindungi aset negara dan fasilitas publik, terutama dari ancaman bencana seperti gempa bumi dan banjir. Indonesia yang berada di wilayah Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) dinilai sangat membutuhkan solusi mitigasi risiko yang cepat dan efektif.
“Kami meyakini inisiatif ini merupakan langkah strategis dari pemerintah. Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis industri perasuransian Indonesia akan tumbuh lebih kuat dan tangguh menghadapi tantangan ke depan,” kata Budi.
Sebagai informasi, Budi sebelumnya menyebutkan bahwa pelaksanaan asuransi parametrik direncanakan dimulai akhir tahun 2025 dengan alokasi anggaran sekitar Rp600 miliar hingga Rp1 triliun.
Leave a Reply