‎Pemerintah Genjot Internet 100 Mbps di Blankspot, Sekolah dan Puskesmas Jadi Prioritas

JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mempercepat pemerataan akses digital nasional. Operator seluler kini diwajibkan menyediakan layanan internet tetap berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps di daerah yang belum terjangkau jaringan serat optik, termasuk sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah warga. Kebijakan ini akan memprioritaskan daerah blankspot yang selama ini minim akses internet.

‎Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan, program ini akan didukung dengan alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access) yang memungkinkan banyak pihak ikut serta dalam penyediaan layanan, sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

‎”Sejak awal, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan pentingnya digitalisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi rakyat. Digitalisasi menjadi fondasi utama pemerataan ekonomi,” ujar Meutya dalam pertemuan bersama pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kominfo Digital, Jakarta dikutip JUmat (13/6/2025).

‎Menurut data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, saat ini 86% sekolah (sekitar 190.000 unit) belum memiliki internet tetap. Di sektor kesehatan, sekitar 75% puskesmas (7.800 unit) juga masih mengalami keterbatasan akses.

Sementara itu, sekitar 32.000 kantor desa masih berada di zona blankspot, dan penetrasi fixed broadband di Indonesia baru mencapai 21,31% rumah tangga.

‎Sebagai bagian dari solusi, pemerintah akan mengalokasikan spektrum baru secara transparan kepada operator nasional. Dengan sistem open access, operator yang memegang izin wajib berbagi infrastruktur dengan penyedia layanan lain agar pemerataan akses berjalan lebih cepat.

‎”Setiap kebijakan spektrum kami dorong bukan sekadar memenuhi aspek regulasi, tetapi juga memastikan industri siap terlibat aktif demi pemerataan layanan internet murah,” tegas Meutya.

‎Rancangan Peraturan Menteri yang menjadi dasar hukum program ini telah melalui tahap konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Proses seleksi operator akan dimulai tahun ini dengan mengutamakan kesiapan teknologi serta komitmen menyediakan layanan berkualitas dengan tarif terjangkau.

‎Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, segera menikmati konektivitas internet stabil demi mendukung pendidikan, kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi digital.