Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas untuk menutupi seluruh kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong skema pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
”Untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur 2025-2029, kami perlu menggalang dana sebesar Rp 1.900 triliun. Dengan kapasitas fiskal pemerintah yang hanya mampu menanggung sekitar 60%, sisanya harus ditutupi melalui pembiayaan cerdas dan kolaborasi strategis,” kata Dody saat berbicara dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).
Rinciannya, dari total kebutuhan Rp 1.905 triliun, APBN akan menyumbang Rp 678,91 triliun, sementara APBD menutupi Rp 473,28 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pendanaan atau funding gap sebesar 39,53% atau sekitar Rp 753,11 triliun.
Dody menargetkan sebagian besar kekurangan dana, yaitu Rp 651,46 triliun, dapat dipenuhi melalui skema KPBU yang melibatkan 55 proyek strategis.
”Kami telah menyiapkan sekitar 55 proyek KPBU untuk ditawarkan kepada investor,” ujarnya.
Kelima puluh lima proyek itu meliputi 24 proyek sumber daya air, 19 proyek jalan, serta 12 proyek di sektor permukiman. Pemerintah berharap sektor swasta, baik domestik maupun internasional, dapat ambil bagian dalam mendukung program pembangunan nasional ini.
”Inilah saat yang tepat. Mari kita bersinergi untuk membangun infrastruktur penting yang akan memperkuat masa depan Indonesia,” ajak Dody.
Dengan dukungan skema KPBU, pemerintah optimis dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional secara optimal dan berkelanjutan.
Leave a Reply