KKP Peringatkan Dampak Penambangan di Pulau Kecil Raja Ampat, Ancam Ekosistem Pesisir ‎

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan di pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Penambangan dinilai dapat memicu sedimentasi yang merusak ekosistem pesisir.

‎”Penambangan di pulau kecil memicu sedimentasi. Ketika hujan turun, air membawa material dari daratan ke laut, lalu menutupi terumbu karang, padang lamun, hingga habitat ikan. Ini jelas mengancam keseimbangan ekosistem pesisir,” ujar Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Aris, di Kantor KKP Jakarta, Rabu (11/6/2025).

‎Aris menegaskan bahwa kerusakan lingkungan ini bukan sekadar masalah ekologi, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat pesisir. Wilayah pesisir Raja Ampat merupakan kawasan penting untuk pemijahan ikan, pariwisata bahari, serta mata pencaharian nelayan setempat.

“Di sana ada banyak koral, lamun, dan populasi ikan yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat,” tambah Aris.

KKP juga telah menurunkan tim dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Namun, Aris menjelaskan bahwa dampak penambangan baru akan terlihat secara signifikan dalam kondisi cuaca tertentu.

“Butuh waktu untuk melihat dampaknya secara utuh. Jika cuaca cerah, gelombang tenang, dampaknya belum kelihatan. Biasanya baru tampak saat hujan deras membawa sedimen masuk ke laut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aris menegaskan bahwa mayoritas pulau di Raja Ampat dikategorikan sebagai pulau kecil dan sangat kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, aktivitas pertambangan di wilayah ini memang tidak diprioritaskan, bahkan dilarang jika berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial.

“Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan larangan ini. Bahkan, empat izin pertambangan di kawasan tersebut sudah dicabut oleh Menteri ESDM,” tegas Aris.

Dengan adanya regulasi ketat, pemerintah berharap pengelolaan lingkungan pesisir tetap terjaga demi keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.