Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Suhendri, menyampaikan bahwa Polri pernah diminta intervensi oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam menangani kasus premanisme yang terjadi di salah satu objek vital nasional.
“Kami pernah menerima permintaan dari Kemenperin terkait koperasi desa yang memaksa ingin mengelola limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) di objek vital nasional,” ujar Suhendri dalam keterangan di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, koperasi tersebut tidak memiliki kapasitas teknis maupun legalitas yang memadai untuk menangani limbah berbahaya. Namun mereka tetap bersikeras ingin dilibatkan dalam pengelolaan.
“Karena situasi mendesak, pihak perusahaan akhirnya meminta bantuan Polri untuk menyelesaikan persoalan itu,” jelasnya.
Brigjen Suhendri menegaskan bahwa insiden seperti itu seharusnya bisa dicegah lebih awal jika perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen pengamanan objek vital sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
Namun, dari 1.997 objek vital nasional yang terdaftar di Polri, baru 80 perusahaan yang menjalin kerja sama sertifikasi pengamanan dengan pihak kepolisian. Kondisi ini membuat sebagian besar objek vital rentan terhadap tekanan dan praktik premanisme.
Polri mendorong seluruh perusahaan yang termasuk dalam kategori objek vital nasional untuk segera membangun dan menyertifikasi sistem pengamanan mereka. Langkah ini dinilai penting untuk pencegahan dini terhadap ancaman eksternal dan meminimalkan potensi kerugian.
“Kalau mereka sudah menerapkan sistem ini dan kami beri sertifikat, artinya objek vital itu sudah memenuhi standar keamanan nasional,” tegas Suhendri.
Leave a Reply