‎KLH Tempuh Jalur Hukum atas Dugaan Pelanggaran Pengelolaan Lingkungan di TPST Bantargebang

JOSS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan untuk membawa kasus dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan oleh Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ke jalur hukum. Langkah ini diambil karena UPST dianggap tidak mematuhi sanksi administratif lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.

‎Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa hasil pengawasan tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pada 29 Oktober–2 November 2024 menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan di TPST Bantargebang, Bekasi.

‎”Kami melihat ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah jelas. Ini menyangkut komitmen terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Selasa (27/5/2025).

‎Tindak lanjut dari temuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13646 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 31 Desember 2024. Keputusan ini memuat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada UPST DKI Jakarta, namun tanpa disertai denda.

‎Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Rizal Irawan, menjelaskan bahwa dalam dua kali pengawasan terpisah, UPST tetap tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diperintahkan. Bahkan setelah diberi peringatan tertulis pada 22 April 2025, pelanggaran tetap berlanjut.

‎“Sudah ada peringatan resmi, tapi tidak ada perubahan. Ini bukti kelalaian serius dalam pengelolaan sampah Jakarta,” kata Rizal.

‎Berdasarkan akumulasi pelanggaran tersebut, pemerintah menilai UPST DLH DKI Jakarta telah melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini mengatur bahwa pihak yang mengabaikan sanksi administratif dapat dikenai pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda hingga Rp1 miliar.

‎Rizal menegaskan, KLH akan memproses kasus ini lebih lanjut dengan memanggil pihak terkait dan melibatkan ahli hukum pidana guna memperkuat unsur pembuktian.

‎”Penegakan hukum ini akan kami lakukan secara multidoor — baik administratif, perdata, maupun pidana. Ini bukan sekadar urusan birokrasi, tapi menyangkut masa depan ekosistem kita,” tandasnya.