”Kami tidak keberatan jika DPR ingin menyusun Undang-Undang Angkutan Online, asalkan terlebih dahulu mendorong pemerintah—terutama Kementerian Perhubungan—untuk menetapkan batas maksimal potongan sebesar 10 persen,” tegas Ade di hadapan anggota dewan.
Ia menambahkan, jika tuntutan ini dikabulkan, para driver ojol tidak akan lagi melakukan demonstrasi.
”Kami akan patuh, asalkan pemerintah bersikap tegas kepada aplikator. Setelah itu, silakan susun UU-nya,” ucapnya.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menyatakan dukungannya. Menurut Adian, isu pemotongan penghasilan driver oleh aplikator harus segera dituntaskan sebelum membicarakan soal legislasi lebih lanjut.
Adian mengungkap bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 memang mengatur batas maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen. Namun, ia menyoroti praktik di lapangan, di mana potongan dilakukan dalam bentuk biaya layanan dan biaya aplikasi yang nilainya bisa mencapai hampir 50 persen dari total pendapatan driver.
“Dalam tangkapan layar yang saya terima, potongan bisa mencapai Rp15 ribu dari total tagihan Rp36 ribu. Itu hampir separuh. Lalu, dasar hukumnya apa?” tanya Adian, menunjukkan bukti berupa riwayat transaksi mitra pengemudi aplikasi ojek online.
Leave a Reply