Program Sekolah Rakyat Dapat Dukungan Kuat Warga, Jadi Harapan Atasi Putus Sekolah dan Kemiskinan

Ilustrasi para siswa sekolah dasar (SD).

JOSS.CO.ID, Jakarta – Program unggulan Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto memperoleh respon positif dari masyarakat. Berdasarkan survei Litbang Kompas, sebanyak 94,4% responden menyatakan dukungannya terhadap program ini, bahkan 28,2% di antaranya sangat setuju.

‎Keyakinan publik terhadap efektivitas program pun sangat tinggi. Sekitar 83,9% responden percaya bahwa Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi konkret untuk mengatasi anak putus sekolah dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

‎Peneliti Litbang Kompas, MB Dewi Pancawati, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Sekolah Rakyat tidak hanya datang dari masyarakat miskin sebagai target utama, tetapi juga dari kalangan menengah hingga atas.

‎“Program ini tak hanya mendapat dukungan, tapi juga kepercayaan. Sekolah Rakyat diyakini mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dewi dalam audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Kamis (22/5/2025).

‎Meski mendapat apresiasi luas, Dewi mengingatkan bahwa tantangan masih ada. Salah satunya adalah minimnya pemahaman teknis masyarakat terhadap cara kerja dan manfaat langsung program ini. Karena itu, ia menekankan perlunya sosialisasi lanjutan yang lebih luas dan tepat sasaran.

‎Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di 100 titik di seluruh Indonesia. Pada Juli 2025, sebanyak 65 titik sudah siap beroperasi dan dapat menampung lebih dari 6.000 siswa dari keluarga miskin.

‎“Ke depan, akan dibangun total 200 Sekolah Rakyat—100 dibiayai dari APBN dan 100 lagi berasal dari kolaborasi dengan sektor swasta,” jelas Gus Ipul.

‎Ia menambahkan bahwa sekolah ini akan dilengkapi fasilitas pendidikan modern seperti asrama, laboratorium, sarana olahraga, dan pelatihan keterampilan. Model ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang berada di desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*