JOSS.CO.ID, Jakarta – Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dengan tegas menolak wacana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berencana memberikan izin kepada dokter umum untuk menangani operasi caesar.
POGI menilai tindakan medis berupa seksio sesarea merupakan prosedur bedah kompleks dan berisiko tinggi yang hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan kebidanan (obgyn).
Ketua Umum POGI, Yudi Mulyana Hidayat, menyatakan bahwa operasi caesar bukan prosedur yang bisa dilakukan sembarang tenaga medis. Menurutnya, dokter umum yang tidak memiliki pelatihan khusus berisiko membahayakan keselamatan ibu dan bayi saat persalinan.
”Operasi caesar memerlukan keahlian khusus. Jika dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten, ini bisa berdampak serius pada keselamatan pasien dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan,” ujar Yudi saat konferensi pers, Rabu (14/5/2025).
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran itu juga menekankan bahwa kebijakan kesehatan harus merujuk pada dasar ilmiah dan standar global, seperti yang dianut oleh WHO, ACOG, dan RCOG. Semua lembaga tersebut secara tegas menyatakan bahwa intervensi bedah seperti caesar hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan mendalam.
Data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang dirilis POGI menunjukkan bahwa sebagian besar kematian ibu terjadi akibat komplikasi yang sebenarnya bisa dicegah jika ditangani oleh tenaga medis yang terlatih. Yudi menegaskan bahwa peningkatan angka tindakan caesar sejauh ini tidak secara langsung menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
”Keterampilan teknis saja tidak cukup. Dokter harus memiliki pemahaman menyeluruh terhadap kasus dan mampu mengelola risiko yang mungkin muncul dalam setiap proses persalinan,” ungkap Yudi.
Sebagai solusi, POGI mengusulkan program pelatihan lanjutan bagi dokter umum yang ingin memperdalam pengetahuan bidang kebidanan. Mereka juga mendorong pemerintah agar memberikan insentif khusus bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), guna memperluas akses layanan kesehatan ibu dan anak.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap kajian awal dan perlu dibahas lebih lanjut bersama kolegium kedokteran.
”Itu masih wacana dan masih dalam tahap diskusi,” kata Dante.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi menyampaikan keinginannya agar dokter umum bisa dilatih untuk menangani operasi sesar, khususnya di wilayah yang belum memiliki dokter spesialis obgyn. Ia menyoroti bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 200 daerah yang memiliki tenaga dokter kandungan.
”Kalau dulu dokter umum bisa melakukan operasi itu, kenapa sekarang tidak? Padahal kebutuhan layanan kesehatan semakin besar,” ujar Budi dalam siaran program Rosi di Kompas TV (9/5/2025).
Budi menambahkan, pelatihan bagi dokter umum dapat menjadi solusi sementara untuk menjawab kesenjangan layanan kesehatan di pelosok.
Leave a Reply