”Premanisme merupakan penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat dan mengganggu keamanan pelaku usaha. Mereka menyebarkan teror dan membuat kekacauan, maka harus ditindak tegas,” ujar Indrajaya, Jumat (9/5/2025).
Pernyataan ini merespons kebijakan Kemendagri yang menjadi bagian dari Satuan Tugas Antipremanisme. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan bahwa ormas yang terlibat dalam tindak premanisme akan dikenai sanksi administratif hingga pencabutan status hukum.
Bagi ormas berbadan hukum, penindakan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, ormas yang terdaftar di Kemendagri namun tidak berbadan hukum akan langsung dicabut statusnya sebagai organisasi masyarakat oleh Kemendagri.
Indrajaya mengingatkan bahwa keberadaan ormas telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, ormas bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat, melayani kepentingan publik, menjaga nilai-nilai keagamaan, serta melestarikan budaya dan lingkungan hidup.
Selain itu, ormas juga harus memperkuat solidaritas sosial, menjunjung gotong royong, dan menjaga persatuan nasional.
“Ormas yang melanggar prinsip ini dan terlibat dalam aksi premanisme jelas menyimpang dari fungsinya. Mereka tidak hanya gagal menjalankan perannya, tetapi juga merusak citra organisasi masyarakat secara keseluruhan,” tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Di sisi lain, Tito Karnavian menambahkan bahwa ormas yang dicabut statusnya tidak akan lagi menerima layanan dari pemerintah, termasuk akses terhadap dana hibah.
“Ormas yang tidak terdaftar tidak akan memperoleh fasilitas pemerintah,” kata Tito di Istana Merdeka, Kamis (8/5/2025).
Langkah ini diharapkan mampu menekan praktik premanisme yang kerap meresahkan publik dan mengganggu iklim usaha di berbagai wilayah.
Leave a Reply