Diduga Langgar UU Pendidikan, Anggota DPR RI Muhammad Kadafi Dilaporkan ke Bareskrim dan KPK

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Anggota DPR RI, Muhammad Kadafi, dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Yayasan Alih Teknologi Bandar Lampung (YATBL). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan, penerbitan ijazah tanpa kewenangan, serta penyimpangan keuangan yang melibatkan Universitas Malahayati, Bandar Lampung.

‎Laporan resmi itu tercatat dengan Nomor LP/B/146/III/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 19 Maret 2025. Dalam kasus ini, Kadafi diduga telah melanggar Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

‎Kuasa hukum YATBL, Dendi Rukmantika, menjelaskan bahwa yayasan tersebut merupakan badan hukum yang sah mengelola Universitas Malahayati berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 Tahun 1992. Namun, pada 23 September 2024, terjadi pergantian pengurus yang dinilai sepihak dan tidak melibatkan pembina serta pengurus sah.

‎”Tanpa persetujuan pihak yayasan, Muhammad Kadafi ditunjuk sebagai Rektor Universitas Malahayati menggantikan Dr Achmad Farich, padahal masa jabatan Dr Farich baru akan berakhir pada 14 Oktober 2024,” ungkap Dendi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (7/5/2025).

‎YATBL sempat menerbitkan surat keputusan pada Oktober 2024 yang membatalkan pengangkatan Kadafi sebagai rektor dan memulihkan jabatan kepada Dr Achmad Farich. Namun, surat tersebut hingga kini tidak dijalankan.

‎”Hingga hari ini, Muhammad Kadafi masih menguasai kampus secara ilegal dan bertentangan dengan statuta serta anggaran dasar yayasan,” tegas Dendi.