JOSS.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 14 bidang tanah yang diduga terkait dengan kasus korupsi dalam pengadaan lahan untuk proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) periode anggaran 2018–2020. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa 13 bidang tanah berada di wilayah Lampung Selatan, sementara satu bidang lainnya terletak di Tangerang Selatan.
“Total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp 18 miliar,” ujar Budi dalam keterangan resmi yang dirilis Selasa (6/5/2025).
KPK menduga, tanah-tanah tersebut dibeli menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi. Seluruh bidang tanah itu sudah lunas dan akan diajukan untuk dirampas negara sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara.
Selain penyitaan baru ini, KPK juga telah mengamankan 65 bidang tanah lainnya di kawasan Kalianda, Lampung Selatan. Tanah-tanah tersebut umumnya milik para petani yang hanya menerima pembayaran sebesar 5% hingga 20% dari nilai jualnya saat transaksi berlangsung pada tahun 2019.
Diduga kuat, dana yang digunakan untuk membeli tanah dari para petani tersebut juga bersumber dari praktik korupsi pengadaan lahan proyek JTTS.
Kondisi semakin rumit karena surat kepemilikan tanah kini berada di tangan notaris yang membeli lahan tersebut atas nama PT Sanitarindo Tangsel Jaya, lalu menjualnya kembali ke PT Hutama Karya. Akibatnya, para petani tidak memiliki akses untuk menjual kembali tanah mereka.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo, mantan Kepala Divisi BUMN HK M. Rizal Sutjipto, serta Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.
Leave a Reply