
JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 82,49 triliun pada kuartal II tahun 2025. Dengan tambahan ini, total penyaluran KUR sepanjang semester pertama tahun ini ditargetkan menyentuh Rp 140 triliun, atau sekitar 46% dari target nasional sebesar Rp 300 triliun.
KUR tahun ini terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu KUR reguler, kredit alat dan mesin pertanian (alsintan), serta kredit untuk industri padat karya. Plafon terbesar dialokasikan untuk KUR reguler, yakni sebesar Rp 287,47 triliun. Sementara itu, kredit industri padat karya memiliki plafon Rp 20 triliun, dan kredit alsintan hanya sebesar Rp 137,45 miliar.
“Kami fokus mengejar target Rp 140 triliun untuk semester pertama, sambil terus menjaga kualitas penyaluran kredit agar tepat sasaran,” ujar Maman di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Maman menegaskan pihaknya berupaya menurunkan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) pada sektor UMKM dan memperluas akses pembiayaan. Tahun ini, pemerintah menargetkan 2,4 juta pelaku UMKM menjadi debitur baru, dengan harapan dapat memperkuat basis ekonomi rakyat.
Hingga awal Mei 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 90,3 triliun, yang mengalir kepada 1,83 juta debitur, berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan.
Namun, Maman menyoroti masih adanya bank penyalur yang melanggar aturan KUR. Ia menemukan sejumlah bank masih meminta agunan untuk KUR Mikro dengan plafon di bawah Rp 100 juta—padahal ketentuan melarang praktik tersebut.
“Jika ada bank yang melanggar dan terbukti meminta jaminan untuk KUR Mikro, maka subsidi bunga 10% akan menjadi beban bank, bukan pemerintah,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (30/4/2025).
Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana subsidi bunga KUR sebesar Rp 40 triliun, dengan suku bunga tetap 6% untuk mendukung penyaluran kredit.
Maman menambahkan, program KUR merupakan strategi nasional untuk memberdayakan pelaku usaha kecil serta menciptakan akses pembiayaan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Sementara itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa rasio NPL sektor UMKM meningkat dari 3,75% menjadi 4,05% secara tahunan per Januari 2025. Kenaikan ini menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil.

Leave a Reply