JOSS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kebijakan terbaru terkait pemberian gaji ke – 13 tahun 2025 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2025, yang ditujukan untuk membantu para abdi negara dan pensiunan menghadapi tahun ajaran baru anak sekolah.
Berdasarkan isi PMK tersebut, pencairan gaji ke-13 akan dilakukan paling cepat bulan Juni 2025. Namun, apabila proses administrasi belum selesai, maka pencairan bisa dilakukan setelah bulan Juni.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemberian gaji ke-13 ini berlaku untuk:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Prajurit TNI
- Anggota Polri
- Pensiunan
Untuk PNS, TNI, dan Polri, gaji ke-13 terdiri dari:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- Tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat, jabatan, atau kelas jabatan
Sementara itu, untuk pensiunan, komponen gaji ke-13 mencakup:
- Pensiun pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tambahan penghasilan
Nilai gaji ke-13 ini akan disesuaikan dengan komponen penghasilan pada bulan Mei 2025, sesuai yang berlaku di instansi masing-masing.
Meskipun tidak dikenakan potongan iuran, namun Sri Mulyani menegaskan bahwa gaji ke-13 tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 23 Tahun 2025, yang menyebut bahwa pajak atas gaji ke-13 ditanggung oleh pemerintah. Artinya, meskipun dikenakan pajak, jumlah yang diterima pegawai dan pensiunan tetap utuh sesuai ketentuan.
Gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada aparatur negara dan pensiunan untuk meringankan beban biaya pendidikan di tahun ajaran baru. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kalangan ASN dan pensiunan.
Leave a Reply