‎Pemerintah Tanggapi Rencana Prabowo Hapus Outsourcing: Siap Jalankan, Tapi Butuh Kajian

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Rencana ini disampaikan langsung saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Untuk mewujudkannya, Prabowo akan meminta kajian menyeluruh dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

‎Menurut Prabowo, skema outsourcing harus segera dikaji agar bisa dihapuskan sesegera mungkin. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini tetap harus memperhatikan kepentingan investor dan pelaku usaha.

‎“Kalau tidak ada investasi, tidak akan ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, buruh tidak punya pekerjaan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menyatakan bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan tersebut apabila kebijakan penghapusan outsourcing resmi diberlakukan.

‎“Kalau itu sudah menjadi kebijakan eksekutif, maka wajib dilaksanakan,” tegas Noel saat diwawancarai di Universitas Pertamina, Jakarta.

‎Meski demikian, Noel mengingatkan bahwa proses penghapusan outsourcing tidak bisa dilakukan secara instan. Ia mengatakan ada aspek teknis yang harus dianalisis terlebih dahulu sebelum kebijakan itu diterapkan.

‎“Pesan itu pasti menyimpan banyak hal teknis yang perlu diselesaikan,” katanya.

‎Presiden Prabowo juga merencanakan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan terdiri dari pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia. Dewan ini akan berperan dalam meninjau kondisi pekerja, mengevaluasi regulasi ketenagakerjaan, dan memberikan masukan langsung kepada Presiden.

‎Rencana penghapusan sistem kerja outsourcing di era Prabowo diyakini menjadi langkah besar dalam reformasi ketenagakerjaan Indonesia. Namun, tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara perlindungan hak buruh dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif.