Eks Karyawan PT Timah Tuntut Realisasi Janji Pesangon Rp 35 Miliar yang Terbengkalai 18 Tahun

‎‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan PT Timah Tbk (FKKB MKT) kembali mendesak pemerintah untuk menunaikan janji pembayaran pesangon sebesar Rp 35 miliar kepada 17.243 eks karyawan yang terdampak restrukturisasi perusahaan pada tahun 1995.

‎Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

‎Juru bicara FKKB MKT, Suryadi Saman, menegaskan bahwa janji tersebut telah disepakati oleh pemerintah dan DPR sejak tahun 2007, namun hingga kini belum juga terealisasi.

‎“Kami sudah menunggu 18 tahun. Tapi hingga hari ini, meski sudah berganti-ganti pemerintahan dan DPR, hak kami belum juga dibayarkan,” ujar Suryadi di hadapan anggota Komisi VI.

‎Ia mengungkapkan bahwa perjuangan mantan karyawan PT Timah dimulai sejak 27 November 1997 melalui gugatan hukum di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Namun, PN menyatakan tidak berwenang, dan Mahkamah Agung menolak perkara karena berkas dianggap tidak lengkap.

‎Pada 4 Agustus 1999, kedua pihak mencapai Nota Kesepahaman Bersama (NKB), yang menyatakan kewajiban pembayaran pesangon akan diselesaikan.

Bahkan pada 12 September 2007, pemerintah dan DPR menyetujui anggaran pesangon Rp 35 miliar melalui APBN Perubahan (APBN-P). Namun, Kementerian BUMN membatalkan pencairan tersebut pada 24 Januari 2008 untuk melakukan kajian hukum lebih lanjut.

‎Suryadi menyebut ada dua inti permasalahan yang menyebabkan penyelesaian terhambat. Pertama, ia menuduh manajemen PT Timah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan kepada Kementerian BUMN bahwa tidak ada lagi persoalan ketenagakerjaan.

‎“Padahal kami tidak pernah kalah dalam sidang dan tidak pernah menyatakan masalah selesai,” tegasnya.

‎Kedua, Suryadi mengkritik kegagalan audiensi antara eks karyawan dan manajemen PT Timah meskipun Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi sejak 2011.

‎“Sayangnya, audiensi itu tak pernah terlaksana hingga kini. Ini bentuk kemunafikan yang memperpanjang persoalan,” ujarnya.

‎FKKB MKT juga mengaku telah mengirimkan surat kepada jajaran direksi PT Timah sebelum adanya pergantian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

‎“Kami tidak lagi bicara soal nominal. Jika dihitung pun, hanya sekitar Rp 2 juta per orang. Tapi ini menyangkut harga diri dan keadilan,” tutup Suryadi.