JOSS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) meminta masjid dan pesantren yang dibangun menggunakan tanah wakaf namun belum memiliki sertifikasi segera mengurusnya.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen meminta agar ketertiban administrasi dan legalitas dijalankan, baik di masjid, musala, dan pondok pesantren.
“Kami ingin ketertiban itu dijalankan, baik di masjid, musala, maupun pondok pesantren,” katanya saat acara Silaturahmi dan Halal Bihalal bertema “Ngumpulke Balung Pisah Warga NU” di SMA Nasima Internasional, Semarang, Sabtu (3/5/2025).
Pihaknya siap membantu pengurusan sertifikasi tanah wakaf dengan mengkomunikasikan Kementeran Agama dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).
“Maka kami dorong, kalau memang itu tanah wakaf, proses sertifikasinya harus digerakkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri, harus ada koordinasi antara Kementerian Agama dan ATR/BPN,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Menurutnya, banyak nazhir atau pengelola masjid dan yayasan belum memahami persyaratan administratif untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Oleh karena itu, meminta Kemenag mempercepat pendampingan agar proses di Kementerian ATR/BPN tidak terhambat.
“Para pengurus masjid atau yayasan itu perlu tahu apa yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat. Kami sudah sampaikan ke Kemenag agar mendampingi, supaya sertifikat wakaf bisa segera diterbitkan. Setelah itu baru ke ATR,” ungkap Gus Yasin.
Putra kiai kharismatik asal Rembang Almarhum KH Maimoen Zubair ini mengatakkan, pemerintah provinsi siap menjembatani komunikasi antara kedua kementerian agar proses sertifikasi tanah wakaf berjalan tertib dan tidak timbul sengketa.
Selain menyoroti soal tanah wakaf, pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, juga menyinggung soal potensi ekonomi syariah di Jateng yang menurutnya belum maksimal. Padahal, secara nasional, pertumbuhannya mencapai 17 persen.
“Potensinya masih belum maksimal kita laksanakan. Kalau ada tanah milik pengusaha muslim, kami siap bantu dari sisi perizinan dan peruntukannya. Kita ingin bisa dikerjasamakan,” ucap dia.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi syariah bisa didongkrak dengan kolaborasi. Salah satu contohnya di Bendungan Logung Kabupaten Kudus. Terdapat lahan yang diizinkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk berkegiatan ekonomi masyarakat.
“Hal seperti ini bisa dimanfaatkan lebih baik lewat sinergi,” kata Gus Yasin.
Acara ini turut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Pembina YPI Nasima KH Hanief Ismail, dan para sesepuh NU Jawa Tengah. Di antaranya KH Munif Muhammad Zuhri, dan KH Ahmad Darodji.
Leave a Reply