JOSS.CO.ID, Yogyakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Kepresidenan dapat menjadi salah satu alat hukum yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden.
Menurut Mahfud, Indonesia membutuhkan undang-undang khusus untuk mengatur lembaga kepresidenan. Ini karena sejumlah masalah yang muncul terkait kewenangan Presiden sulit untuk diselesaikan hanya melalui jalur hukum administrasi atau tata negara.
Selama ini, tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, dari berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia, lembaga kepresidenan belum memiliki aturan yang diatur secara rinci dalam undang-undang.
Mahfud menambahkan bahwa ide untuk menciptakan undang-undang mengenai Lembaga Kepresidenan sudah ada sejak era Orde Baru. RUU tersebut sempat diajukan pada Juni 2001 di DPR, namun tidak berhasil dibahas lebih lanjut.
Hal ini, dia sampaikan saat menjadi pembicara utama pada Seminar Nasional & Call for Paper bertema ‘Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan’ di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kamis (24/4/2025), yang disiarkan melalui Youtube.
“Sejak Orde Baru sudah ada usulan untuk membuat UU Lembaga Kepresidenan. Namun, selalu gagal karena alasan urgensinya dipertanyakan, padahal hampir semua lembaga negara lainnya sudah memiliki undang-undang sendiri,” jelas Mahfud.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pada periode 2019-2024, Mahfud menilai bahwa kehadiran UU Lembaga Kepresidenan kini semakin mendesak, terutama dengan adanya dinamika politik yang melibatkan lembaga kepresidenan secara signifikan.
Pada pertengahan April tahun lalu, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, juga mengungkapkan bahwa lembaga kepresidenan masuk dalam kajian revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang sedang dibahas di DPR.
Melalui laporan Antara, Doli menanggapi soal peran presiden dalam penyaluran bantuan sosial yang berpotensi mempengaruhi hasil perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Saya rasa ini perlu dipertimbangkan dalam revisi undang-undang atau penyempurnaan sistem politik serta pemilihan kita,” kata Doli di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Kamis (25/4/2024).
Doli juga menambahkan bahwa sejak awal masa bakti 2019, Komisi II DPR sudah mengusulkan penyempurnaan terhadap UU Pemilu dan UU Pilkada. Namun, proses tersebut terhambat oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan penyempurnaan UU Paket Politik yang telah disusun menjadi terbengkalai.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, juga mengungkapkan adanya sejumlah kelemahan dalam UU politik, termasuk dalam UU Pemilu, Peraturan KPU (PKPU), serta Peraturan Bawaslu.
Leave a Reply