JOSS.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik premanisme yang mengatasnamakan jasa penagihan utang. Ia menilai aparat penegak hukum terkesan lemah menghadapi aksi kekerasan oleh kelompok debt collector, terlebih jika insiden tersebut terjadi di depan kantor polisi.
Pernyataan itu disampaikan Martin usai mencermati kasus pengeroyokan terhadap seorang perempuan berinisial RP (31) oleh sekelompok penagih utang di depan Polsek Bukit Raya, Pekanbaru, Riau, yang viral di media sosial beberapa hari terakhir.
“Ini menjadi tamparan keras bagi institusi penegak hukum. Negara tidak boleh tunduk pada kekerasan yang dibungkus atas nama urusan bisnis,” tegas Martin dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
Martin menegaskan bahwa Komisi III DPR memandang insiden ini bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan utang ilegal yang kerap menggunakan cara-cara brutal.
“Penagihan utang dengan kekerasan adalah pelanggaran hukum. Apalagi jika dilakukan di area yang seharusnya menjadi simbol keamanan, seperti kantor polisi,” ujarnya.
Martin juga menyampaikan bahwa dalam sistem negara hukum, tidak ada pembenaran bagi siapa pun untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan utang piutang.
“Kalau penegakan hukum lemah menghadapi debt collector yang bertindak sewenang-wenang, maka rasa aman masyarakat akan terus terancam,” sambung politisi Partai Gerindra itu.
Premanisme Masih Jadi Ancaman, DPR Minta Aparat Jangan Toleran
Video viral yang menunjukkan aksi kekerasan oleh 11 orang yang mengeroyok seorang perempuan di depan Polsek menjadi bukti nyata bahwa aksi premanisme masih menjadi momok di masyarakat.
Martin menekankan, aparat kepolisian harus segera menindak tegas pelaku, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan terhadap debt collector di lapangan.
“Premanisme yang dibungkus jasa penagihan utang harus diberantas. Ini bukan hanya soal hukum, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap negara,” pungkasnya.
Leave a Reply