JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 resmi menetapkan skema tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rincian tukin tersebut dalam agenda Taklimat Media di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Selasa (15/4/2025).
Menurut Sri Mulyani, besaran tukin yang diterima dosen ditentukan berdasarkan selisih antara nilai tunjangan profesi dan tukin sesuai kelas jabatan yang bersangkutan. Tukin tidak bersifat tumpang tindih dengan tunjangan profesi, melainkan saling menyesuaikan.
Ia menjelaskan salah satu contoh perhitungan. Misalnya, seorang guru besar memperoleh tunjangan profesi sebesar Rp6,74 juta, sementara tukin untuk jabatan setara eselon II di Kemendiktisaintek bernilai Rp19,28 juta. Maka, dosen tersebut berhak atas tambahan tukin sebesar Rp12,54 juta, hasil dari selisih kedua nilai tersebut.
“Perhitungannya bukan memilih salah satu. Tukin tidak otomatis disamakan dengan tukin struktural karena itu ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi. Yang diberikan kepada dosen adalah selisihnya, bukan akumulasi,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers.
lebih tinggi dibandingkan tukin, maka dosen tetap menerima tunjangan profesi tanpa pemotongan.
“Tidak ada istilah tukin minus. Bila tunjangan profesi lebih besar, maka yang dibayarkan adalah nilai itu. Namun jika lebih kecil, pemerintah akan menambahkan dengan tukin,” jelasnya.
Namun, dosen yang mengabdi di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dan PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU) tidak akan mendapatkan tukin tambahan, karena mereka sudah menerima remunerasi dari institusi masing-masing.
“Remunerasi yang mereka terima sudah termasuk bagian dari skema penghasilan, jadi tidak diberikan tukin lagi,” tambah Sri Mulyani.
Leave a Reply