JOSS.CO.ID, Semarang – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3% hingga 0,5%.
Indonesia tercatat terkena tarif impor sebesar 32%, yang dapat memberikan tekanan besar terhadap kinerja ekspor nasional.
“Dampak tarif ini sebelum adanya jeda diperkirakan bisa mengurangi potensi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) antara 0,3 hingga 0,5 persen,” kata Sri Mulyani dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters, Kamis (10/4/2025).
Pemerintah menyambut baik keputusan Presiden Trump yang memberikan jeda 90 hari sebelum penerapan penuh tarif impor tinggi. Menurut Sri Mulyani, masa tenggang ini menjadi ruang negosiasi untuk merumuskan solusi bersama yang dapat meminimalkan dampak kebijakan tersebut.
“Jeda ini penting karena memberi kesempatan untuk mencari jalan keluar yang lebih berimbang. Indonesia akan memanfaatkannya untuk menyusun kerangka kerja sama,” ujarnya.
Dalam merespons kebijakan sepihak Amerika Serikat, Indonesia tidak hanya mengandalkan jalur bilateral, tetapi juga memperkuat sinergi di level regional. Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tengah mendorong inisiatif bersama dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kawasan.
“Solidaritas regional harus diwujudkan dalam langkah konkret, seperti membangun rantai pasok ASEAN yang lebih kuat, menyelaraskan standar industri, serta memperluas pasar intra-kawasan,” jelasnya.
Indonesia juga tengah mengkaji sejumlah opsi penawaran kepada AS, mulai dari peningkatan impor produk Amerika hingga insentif perpajakan, sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dagang.
Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai US$ 26,3 miliar pada tahun lalu. Penerapan tarif sebesar 32% jelas menjadi tantangan berat bagi sektor perdagangan luar negeri.
Sementara itu, pemerintah Indonesia telah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2025, naik tipis dari capaian tahun 2024 sebesar 5,03%. Namun angka tersebut masih jauh dari visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029.
Sri Mulyani menekankan pentingnya efisiensi dalam belanja negara di tengah kondisi global yang tidak menentu.
“Kita harus tetap berhati-hati. Pengeluaran negara harus tepat sasaran, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan dari sisi moneter,” tutupnya.
Leave a Reply