Anggota DPR yang Terlibat Proses Revisi UU TNI Didesak Agar Dipecat

JOSS.CO.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3).

Setelah pengesahan tersebut, Koalisi Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memecat anggota DPR yang terlibat dalam Panitia Kerja (Panja) RUU TNI.

FoINI juga menilai bahwa DPR telah melanggar aturan yang mewajibkan rapat dilakukan di dalam gedung DPR, sesuai dengan Pasal 254 ayat (2).

“Kami melihat ada pola sistematis dalam revisi UU TNI ini, di mana DPR dan pemerintah justru menutup rapat diskusi dengan masyarakat. Ini adalah kemunduran serius dalam praktik demokrasi,” kata Arif, perwakilan FoINI, Kamis (20/3/2025).

Rapat paripurna yang mengesahkan RUU TNI dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan perwakilan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah tuduhan bahwa pembahasan revisi UU TNI digelar tergesa-gesa dan tertutup. Dasco mengatakan pembahasan tersebut sudah berlangsung lama, bahkan melibatkan partisipasi publik sejak awal.

“Pembahasan revisi UU TNI ini sudah berlangsung dari beberapa bulan lalu dan dibahas di Komisi I,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).