JOSS.CO.ID, Jakarta – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mencatat ada sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia, berdasarkan data dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI). Namun, pemerintah masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut.
Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa pemerintah berencana menyekolahkan anak-anak pemulung yang hidup di jalanan ke sekolah rakyat berasrama (boarding school). Sementara itu, orang tua mereka akan diberikan peluang pekerjaan, baik melalui program kerja, usaha, atau transmigrasi.
“Kita masih terus akan bertemu dengan Ikatan Pemulung Indonesia bahwa yang terdata di IPI itu 4,2 juta, yang 50 persen ini tidak ber-KTP. Nanti yang kita sekolahkan ini baik yang tidak ber-KTP, nanti kita proses, maupun yang dia (anak pemulung) memang mempunyai tempat tinggal,” jelas Nanik dalam Konferensi Pers di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).
Dari total pemulung yang tercatat, sekitar 50 persen belum memiliki KTP. Pemerintah berencana membantu proses administrasi kependudukan bagi mereka agar bisa mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan.
Menteri Sosial Gus Ipul menegaskan bahwa data ini akan divalidasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta pemerintah daerah.
Saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat di seluruh Indonesia secara bertahap. Presiden Prabowo Subianto menetapkan target awal, yakni minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten/kota, yang diharapkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menambahkan bahwa lulusan sekolah rakyat yang berbakat bisa mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Pemerintah juga akan menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka di berbagai program strategis nasional, seperti pembangunan rumah rakyat dan penyediaan makanan bergizi gratis.
Untuk mendukung program ini, pemerintah berencana mencari pendanaan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dana CSR sektor swasta mencapai Rp80 triliun per tahun, yang berpotensi dialihkan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Leave a Reply