Gubernur DIY Bahas Gesekan Komunitas Madura dan Papua di Jogja, Ini Langkah Konkret yang Diambil
JoSS, JOGJA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait gesekan yang melibatkan komunitas Madura dan Papua di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang digelar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kapolda DIY, serta perwakilan dari komunitas Madura, pada Rabu (12/2), disepakati dua langkah konkret guna meredakan ketegangan yang terjadi dan mencegah eskalasi lebih lanjut.
Pertemuan ini digelar setelah beredarnya surat dari Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) yang mengungkapkan keresahan terkait tindakan kriminal yang diduga dilakukan oleh oknum terhadap sejumlah warung Madura yang dikelola anggota KMY. Surat tersebut kemudian tersebar luas melalui media sosial dan grup percakapan daring, yang memicu kekhawatiran di kalangan warga.
Langkah Konkret untuk Menjaga Ketertiban
Gubernur Sultan dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa sebelum keputusan ini diambil, kedua belah pihak sudah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh aparat kepolisian. Semua unsur yang terlibat dalam masalah ini telah dipertemukan dan sepakat dengan hasil yang diperoleh.
“Kesimpulan dari berbagai rapat yang telah berlangsung hanya dua. Pertama, warung-warung Madura harus mencantumkan tulisan ‘Bayar Tunai’ agar memiliki posisi hukum yang jelas. Kedua, apabila terjadi pemaksaan atau tindakan kriminal, maka proses hukum harus ditegakkan secara konsisten,” ujar Sultan.
Langkah tersebut diambil untuk meredam kesalahpahaman yang terjadi serta menjaga ketertiban di Jogja. Sultan menegaskan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk komunitas Madura dan Forkopimda, telah berkoordinasi dengan matang sebelum mengambil keputusan ini.
“Kalau ada proses pemaksaan, kami minta ada proses hukum yang konsisten,” tambah Sultan.
Peningkatan Patroli untuk Keamanan
Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, turut menjelaskan bahwa aparat kepolisian akan meningkatkan patroli untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah patroli stasioner, di mana aparat akan lebih fokus pada lokasi-lokasi strategis seperti warung dan warung indo (warmindo), bukan hanya berkeliling seperti sebelumnya.
“Ini adalah langkah pencegahan sekaligus respons terhadap laporan meningkatnya gangguan keamanan di warung-warung Madura. Kami juga akan bekerja lebih intensif dengan TNI dan instansi terkait untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat guna memahami permasalahan di lapangan,” jelas Kapolda.
Kapolda juga menegaskan bahwa permasalahan yang ada tidak terkait dengan etnis, melainkan tindakan individu yang melanggar hukum. Pihak kepolisian akan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak memihak.
“Ini bukan soal etnis, tapi individu yang melakukan tindakan pidana. Kami akan memastikan bahwa tindakan hukum diambil sesuai dengan prinsip keadilan,” katanya.
Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) Menegaskan Tidak Ingin Memperkeruh Situasi
Mahrus Ali, juru bicara KMY, menjelaskan bahwa komunitas Madura di Yogyakarta tidak memiliki niat untuk memperkeruh situasi yang ada. Surat yang beredar, menurut Mahrus, disusun hanya sebagai bentuk kepedulian agar kondisi Yogyakarta tetap aman dan nyaman bagi semua pihak.
“Kami sangat mencintai Jogja. Surat itu dibuat lebih karena kepedulian kami agar kondisi tetap adem dan tidak terjadi konflik. Kami juga menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi, seperti larangan berjualan kepada kelompok tertentu,” ujar Mahrus.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, telah terjadi sekitar 15 insiden yang mengganggu keamanan di warung-warung Madura. Dari jumlah tersebut, tiga kasus terbaru kini sudah dalam proses hukum. Mahrus berharap agar semua pihak terus berkoordinasi agar tidak ada kesalahpahaman, dan semua pihak dapat merasa aman dan nyaman di Jogja.
Leave a Reply